PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ISTRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KDRT KEPADA SUAMI.

Kekerasan terhadap suami yang dilakukan istri seringkali diabaikan dan tidak dipandang sebagai masalah yang serius. Selain itu, perlu diperjelas tanggung jawab istri sebagai pelaku KDRT dan dicari tahu bagaimana penyelesaiannya secara hukum. Secara umum, kekerasan dalam rumah tangga dipahami sebagai suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain, yang dapat berupa tindakan kekerasan  fisik,  kekerasan  seksual, kekerasan  psikologis  kekerasan  spiritual. Namun demikian, dalam sebagian kasus KDRT, pelakunya bukanlah suami melainkan istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban istri yang melakukan tindak pidana KDRT terhadap suami dan untuk mengetahui akibat hukum bagi istri yang melakukan tindak pidana KDRT terhadap suami. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach).  Hasil penelitian ini adalah pertama, bahwa pertanggungjawaban istri yang melakukan tindak pidana KDRT terhadap suami diatur di Pasal 351 KUHP jo Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga. Kedua, akibat hukum bagi istri yang melakukan tindak pidana KDRT terhadap suami diatur di Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.