PERBANDINGAN PENGATURAN GRATIFIKASI SEKSUAL DI INDONESIA DAN INDIA

Korupsi merupakan kejahatan dengan kategori extra ordinary crimes yaitu kejahatan luar biasa. Salah satu jenis tindak pidana korupsi adalah gratifikasi. Pada perkembangan saat ini gratifikasi bukan pemberian barang mewah atau uang, fasilitas penginapan, pinjaman tanpa bunga dan sebagainya namun saat ini telah disajikan dengan jasa pelayanan seksual yang digunakan sebagai gratifikasi pelayanan seksual terhadap penyelenggara negara. Pengaturan gratifikasi seksual di Indonesia pada Pasal 12B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada bagian penjelasan belum secara tegas mengatur sanksi kepada para pihak gratifikasi seksual. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui perbandingan pengaturan gratifikasi seksual di Indonesia dan India. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengaturan gratifikasi seksual di India lebih tegas dibandingkan dengan pengaturan gratifikasi seksual di Indonesia, karena India telah berani memasukkan gratifikasi seksual kedalam undang-undang tindak pidana korupsinya.