Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

TUGAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ( KPK ) TERHADAP KASUS KORUPSI DI INDONESIA

View through CrossRef
Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda penting pemerintah dalam rangka membersihkan diri dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sistematis sehingga diperlukan upaya yang luar biasa pula dalam memberantasnya. Selain menjadi agenda nasional, pemberantasan korupsi juga merupakan agenda internasional. Keberadaan lembaga anti korupsi memiliki nilai yang sangat strategis dan politis bagi pemerintahan suatu negara. Saat ini persoalan korupsi bukan hanya menjadi isu lokal, melainkan menjadi isu internasional. Bagi negara-negara sedang berkembang, keberhasilan menekan angka korupsi merupakan sebuah prestasi tersendiri. Hal ini akan berdampak pada arus investasi asing yang masuk ke negara tersebut. Negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi tentunya akan kehilangan daya saing untuk merebut modal asing yang sangat dibutuhkan oleh negara yang sedang berkembang. Negara-negara maju dan lembaga donor internasional sangat menaruh perhatian terhadap peringkat korupsi yang dikeluarkan oleh lembaga survei internasional seperti Transparancy International dan PERC. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia sangat memberi perhatian serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satu upayanya adalah membentuk lembaga anti korupsi yang diberi nama KPK
Center for Open Science
Title: TUGAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ( KPK ) TERHADAP KASUS KORUPSI DI INDONESIA
Description:
Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda penting pemerintah dalam rangka membersihkan diri dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sistematis sehingga diperlukan upaya yang luar biasa pula dalam memberantasnya.
Selain menjadi agenda nasional, pemberantasan korupsi juga merupakan agenda internasional.
Keberadaan lembaga anti korupsi memiliki nilai yang sangat strategis dan politis bagi pemerintahan suatu negara.
Saat ini persoalan korupsi bukan hanya menjadi isu lokal, melainkan menjadi isu internasional.
Bagi negara-negara sedang berkembang, keberhasilan menekan angka korupsi merupakan sebuah prestasi tersendiri.
Hal ini akan berdampak pada arus investasi asing yang masuk ke negara tersebut.
Negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi tentunya akan kehilangan daya saing untuk merebut modal asing yang sangat dibutuhkan oleh negara yang sedang berkembang.
Negara-negara maju dan lembaga donor internasional sangat menaruh perhatian terhadap peringkat korupsi yang dikeluarkan oleh lembaga survei internasional seperti Transparancy International dan PERC.
Oleh karena itu Pemerintah Indonesia sangat memberi perhatian serius dalam upaya pemberantasan korupsi.
Salah satu upayanya adalah membentuk lembaga anti korupsi yang diberi nama KPK.

Related Results

Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Abstrak : Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa...
ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi agenda utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ujung tombak pemberantasan ko...
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi seringkali terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak korupsi antar Polri, Kejaksaan, dan KPK. Contoh kasus korupsi pimpinan anggo...
Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi   Legal Policy Reformulation of Law Number 19 of 2019 Concerning the Corruption Eradication Commission   Nayla Adelina Istika, Sup...
Prinsip Kemandirian Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Dinamika Ketatanegaraan
Prinsip Kemandirian Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Dinamika Ketatanegaraan
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sistimatis sehingga diperlukan upaya yang luar biasa dalam memberantasnya. Oleh karenanya, KPK sejak awal memang didesain dengan kewenang...
DIMENSI ETIS SEBAGAI PENGUATAN SYARAT MENJADI PIMPINAN KPK
DIMENSI ETIS SEBAGAI PENGUATAN SYARAT MENJADI PIMPINAN KPK
ABSTRAK Para pimpinan KPK yang memiliki integritas, kemampuan, dan rekam jejak yang mumpuni akan mempengaruhi eksistensi dari lembaga KPK itu sendiri, namun dari sejarahnya, beber...
PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
Korupsi di Indonesia sudah menjadi permasalahan mendasar bahkan telah mengakar sederikian dalam sehingga sulit untuk diberantas. Hal ini terlihat semakin lama tindak pidana korupsi...
Tinjauan Tentang Peran Dewan Pengawas KPK Atas Tindak Pidana Pungli di Rutan KPK Jakarta
Tinjauan Tentang Peran Dewan Pengawas KPK Atas Tindak Pidana Pungli di Rutan KPK Jakarta
Dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai lembaga yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor...

Back to Top