PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Korupsi di Indonesia sudah menjadi permasalahan mendasar bahkan telah mengakar sederikian dalam sehingga sulit untuk diberantas. Hal ini terlihat semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meluas, bukan hanya di pusat saja, namun di Daerah justru semakin merajalela. Maraknya korupsi di Indonesia disinvalir teriadi di semua bidang dan sektor pembangunan. Korupsi adalah adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara, dan teman. Korupsi tidak berbeda jauh dengan pencurian dan penggelapan, hanya saja unsur-unsur pembentukya lebih lengkap. Korupsi bisa kita pahami juga sebagai penggelapan yang mengakibatkan kerugian negara. Korupsi di berbagai bidang pemerintahan menyebabkan kepercayaan rakyat dan dukungan terhadap pemerintahan menjadi minim. Padahal tanpa dukungan rakyat program perbaikan dalam bentuk apapun tak akan pernah berhasil. Sebalikva jika rakyat memiliki kepercayaan dan mendukung pemerintah serta berperan seta dalam pemberantasan korupsi maka korupsi pun bisa diakhiri. Kedudukan KPK (Korupsi Pemberantasan Korupsi) sebagai lembaga ad hoc mempunyai kendala dalam jangka waktu, sementara korupsi sebagai masalah sosial yang kompleks tidak mungkin dituntaskan dalam waktu yang terbatas. Apalagi untuk menumbuh kembangkan budaya anti korupsi di kalangan masyarakat. Menumbuh kembangkan budaya anti korupsi membutuhkan strategi jangka panjang yang dilakukan dengan komitmen dan itikad yang sungguh- sungguh serta partisipasi masyarakat secara menyeluruh.  Anggota masyarakat (perorangan, ormas, LSM) berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran danpendapat kepada penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, KPK). Setiap warga negara periu belajar mengenali korupsi, memahami dan mengenali secara baik jenis-jenis korupsi yang sering terjadi dalam masyarakat dan pemerintahan. Turut aktif berperan serta dalam pemberantasan korupsi, dan menjadi contoh dalam penggalangan anti korupsi.