PEMASYARAKATAN PROFETIK : TINJAUAN POLITIK PROFETIK TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan kebijakan baru oleh Negara dalam penyelenggaraan sistem kepenjaraan nasional. Namun, dalam proses legislasi kebijakan ini banyak mengalami penolakan akibat image buruk yang sering didengar oleh masyarakat. Padahal kebijakan ini memuat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, agama dan pancasila. Atas dasar itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali nilai-nilai pemasyarakatan dengan tinjauan politik profetik. Teori politik profetik memiliki 3 unsur, yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi. Jenis penelitian ini adalah  penelitian kualitatif kepustakaan dengan pendekatan normatif-yuridis menggunakan metode deskriptif-analitik. Data primer adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan data sekunder adalah literatur tentang politik profetik. Data-data tersebut dikumpulkan lalu dianalisis serta dideskripsikan secara komprehensif. Menurut pandangan politik profetik, pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memuat nilai-nilai humanisasi, liberasi dan transendensi di dalam asas dan pasal-pasalnya. Nilai profetik tercermin pada asas-asas seperti asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Sehingga bisa dikatakan bahwa Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai kebijakan yang memiliki nilai-nilai politik profetik. Kajian tentang pemasyarakatan perlu ditingkatkan agar menambah khazanah keilmuan tentang sistem kepenjaraan. Serta menambah pengetahuan publik tentang nilai-nilai positif pemasyarakatan.