Javascript must be enabled to continue!
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Elektrnoik Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Ite
View through CrossRef
The crime of electronic data theft or skimming is a form of cyber crime that uses information and communication technology as a tool in committing a crime with various modes so that it supports various tricks that are becoming more sophisticated day by day. The problem discussed in this research is how to prove the crime of electronic data theft/skimming in cases that occur at ATM machines? What is the criminal responsibility for perpetrators of the crime of electronic data theft/skimming in terms of the Electronic Information and Transactions Law? Normative juridical research methods. In conclusion, proof of the crime of electronic data theft or skimming occurs using evidence as regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code and Article 5 paragraphs (1) and (2) and Article 44 letter b of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to the Law. Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which is a valid means of evidence to provide legal certainty regarding the implementation of electronic systems and electronic transactions, especially in evidence and related to legal actions carried out through the system. electronically in accordance with applicable procedural law in Indonesia. Criminal liability for perpetrators of criminal acts of electronic data theft/skimming is regulated in Article 30 paragraph (2) Article 46 paragraph (2) Law Number 19 of 2016 Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Apart from that, the crime of skimming fulfills the elements of participation as regulated in Article 55 of the Criminal Code. Keywords : Crimes of Theft, Skimming, ITE
Title: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Elektrnoik Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Ite
Description:
The crime of electronic data theft or skimming is a form of cyber crime that uses information and communication technology as a tool in committing a crime with various modes so that it supports various tricks that are becoming more sophisticated day by day.
The problem discussed in this research is how to prove the crime of electronic data theft/skimming in cases that occur at ATM machines? What is the criminal responsibility for perpetrators of the crime of electronic data theft/skimming in terms of the Electronic Information and Transactions Law? Normative juridical research methods.
In conclusion, proof of the crime of electronic data theft or skimming occurs using evidence as regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code and Article 5 paragraphs (1) and (2) and Article 44 letter b of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to the Law.
Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which is a valid means of evidence to provide legal certainty regarding the implementation of electronic systems and electronic transactions, especially in evidence and related to legal actions carried out through the system.
electronically in accordance with applicable procedural law in Indonesia.
Criminal liability for perpetrators of criminal acts of electronic data theft/skimming is regulated in Article 30 paragraph (2) Article 46 paragraph (2) Law Number 19 of 2016 Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.
Apart from that, the crime of skimming fulfills the elements of participation as regulated in Article 55 of the Criminal Code.
Keywords : Crimes of Theft, Skimming, ITE.
Related Results
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PRANK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PENGHINAAN YANG DIUNGGAH DI MEDIA ONLINE)
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PRANK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PENGHINAAN YANG DIUNGGAH DI MEDIA ONLINE)
Sering kali pelaku prank luput dari jerat hukum. Tidak semua korban prank bersedia melaporkan ke kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakkan hukum tindak pidan...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF MORALITAS
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF MORALITAS
Darurat tindak pidana perkosaan menjadi perhatian bahwa harus dicari penyebab seseorang melakukan tindak pidana perkosaan. Terjadinya tindak pidana perkosaan di tengah masyarakat m...
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di Indonesia, dan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terha...
PEMBERIAN SANKSI ADAT KEPADA PELAKU PENCURIAN PRATIMA DI BALI
PEMBERIAN SANKSI ADAT KEPADA PELAKU PENCURIAN PRATIMA DI BALI
Ujung dari suatu penegakan hukum adalah pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Di Bali terdapat tindak pidana pencurian dimana benda yang menja...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Atas Perjanjian Investasi Usaha Kerjasama Tambang Batu Bara (Studi Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk)
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Atas Perjanjian Investasi Usaha Kerjasama Tambang Batu Bara (Studi Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk)
Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh sesorang dengan melanggar sesuatu hal yang telah dilarang oleh suatu aturan hukum. Apabila perbuatan tersebut dilakukan ...

