Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
URGENSI PENGATURAN WARALABA DALAM UNDANG-UNDANG
View through CrossRef
<p align="center"><em>Abstract</em></p><p><em>One of the characteristics of Fundamental Research is provide an explanation a phenomenon. The purpose of this research is to describe the phenomenon of demand for franchise regulation in Indonesia. It is a normative legal research in order to examine the principles of law, the synchronization of law, and legal history. The data used were secondary data came from the primary and secondary legal materials. Validity of data was done by triangulation of sources and sources criticism. Data were analyzed using legal interpretation. The result showed that the urgency of setting a franchise in an act is due to: 1) the content material of franchise have to regulate in an act; 2) to address the sinchronization issue with the other act; 3) to harmonize the Indonesian franchise act with the franchise act from the other countries; 4) to fullfill the justice of franchisee and international franchisor. To realize the franchise act, the Indonesian government advised to make cooperation with academics, franchise business man, association, and the public to make academic legal drafting based on academic draft from BPHN with completion in accordance with the dinamics and development of franchise business in Indonesia.</em></p><ul><li><em>Keywords: urgency, act, franchise.</em><em></em><strong> <br /></strong></li></ul><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Salah satu karakteristik Penelitian Fundamenatal adalah memberikan penjelasan terhadap sebuah fenomena, maka tujuan penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan adanya fenomena permintaan pengaturan waralaba di Indonesia dalam sebuah undang-undang khusus waralaba. Untuk mencapai tujuan ini, maka dilakukan penelitian hukum normatif dalam ranah asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan sekunder. Kesahihan data dilakukan dengan kritik sumber. Data analisis dengan cara melakukan penafsiran hukum (gramatikal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pengaturan waralaba dalam sebuah undang-undang adalah karena : 1) muatan materinya harus diatur dalam undang-undang (seperti : asas-asas hukum, kewarganegaraan dan hak-haknya, kelembagaan negara, dan perpajakan); 2) untuk mengatasi persoalan sinkroniasi dengan undang-undang lain yang terkait; 3) untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan waralaba Indonesia dengan undang-undang waralaba khusus negara lain; 4) untuk memenuhi rasa keadilan para pelaku usaha waralaba khususnya pelaku usaha waralaba internasional (asing maupun warga negara Indonesia). Untuk merealisasikan undang-undang waralaba, Pemerintah disarankan untuk bekerjasama dengan akedemisi, kalangan pengusaha waralaba, asosiasi, dan masyarakat luas untuk membuat naskah akademis undang-undang waralaba berbasis naskah akademis yang telah dihasilkan BPHN dengan penyempurnaan sesuai dengan dinamika dan perkembangan usaha waralaba di Indonesia.</p><ul><li>Kata kunci : urgensi, undang-undang, waralaba.</li></ul>
Title: URGENSI PENGATURAN WARALABA DALAM UNDANG-UNDANG
Description:
<p align="center"><em>Abstract</em></p><p><em>One of the characteristics of Fundamental Research is provide an explanation a phenomenon.
The purpose of this research is to describe the phenomenon of demand for franchise regulation in Indonesia.
It is a normative legal research in order to examine the principles of law, the synchronization of law, and legal history.
The data used were secondary data came from the primary and secondary legal materials.
Validity of data was done by triangulation of sources and sources criticism.
Data were analyzed using legal interpretation.
The result showed that the urgency of setting a franchise in an act is due to: 1) the content material of franchise have to regulate in an act; 2) to address the sinchronization issue with the other act; 3) to harmonize the Indonesian franchise act with the franchise act from the other countries; 4) to fullfill the justice of franchisee and international franchisor.
To realize the franchise act, the Indonesian government advised to make cooperation with academics, franchise business man, association, and the public to make academic legal drafting based on academic draft from BPHN with completion in accordance with the dinamics and development of franchise business in Indonesia.
</em></p><ul><li><em>Keywords: urgency, act, franchise.
</em><em></em><strong> <br /></strong></li></ul><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Salah satu karakteristik Penelitian Fundamenatal adalah memberikan penjelasan terhadap sebuah fenomena, maka tujuan penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan adanya fenomena permintaan pengaturan waralaba di Indonesia dalam sebuah undang-undang khusus waralaba.
Untuk mencapai tujuan ini, maka dilakukan penelitian hukum normatif dalam ranah asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum.
Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan sekunder.
Kesahihan data dilakukan dengan kritik sumber.
Data analisis dengan cara melakukan penafsiran hukum (gramatikal).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pengaturan waralaba dalam sebuah undang-undang adalah karena : 1) muatan materinya harus diatur dalam undang-undang (seperti : asas-asas hukum, kewarganegaraan dan hak-haknya, kelembagaan negara, dan perpajakan); 2) untuk mengatasi persoalan sinkroniasi dengan undang-undang lain yang terkait; 3) untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan waralaba Indonesia dengan undang-undang waralaba khusus negara lain; 4) untuk memenuhi rasa keadilan para pelaku usaha waralaba khususnya pelaku usaha waralaba internasional (asing maupun warga negara Indonesia).
Untuk merealisasikan undang-undang waralaba, Pemerintah disarankan untuk bekerjasama dengan akedemisi, kalangan pengusaha waralaba, asosiasi, dan masyarakat luas untuk membuat naskah akademis undang-undang waralaba berbasis naskah akademis yang telah dihasilkan BPHN dengan penyempurnaan sesuai dengan dinamika dan perkembangan usaha waralaba di Indonesia.
</p><ul><li>Kata kunci : urgensi, undang-undang, waralaba.
</li></ul>.
Related Results
PENERAPAN PRINSIPDISCLOSURE TERHADAP PROSPEKTUS PENAWARAN DALAM PERJANJIAN KERJASAMA WARALABA
PENERAPAN PRINSIPDISCLOSURE TERHADAP PROSPEKTUS PENAWARAN DALAM PERJANJIAN KERJASAMA WARALABA
Di dalam dunia bisnis kini dikenal juga adanya praktik waralaba (Franchise) yang umumnya dilakukan oleh perusahaan maupun perorangan yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa...
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Pilkada dilaksanakan berdasarkan perintah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 i...
Mengenal Bisnis Waralaba di Era Society 5.0
Mengenal Bisnis Waralaba di Era Society 5.0
Menurut KBBI, waralaba adalah suatu kerjasama di bidang komersial dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, hak pengelolaan dan hak pemasaran. Namun menurut pendapat say...
Tinjauan Yuridis Perubahan Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha (Waralaba Minimarket) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia)
Tinjauan Yuridis Perubahan Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha (Waralaba Minimarket) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia)
Tinjauan Yuridis Perubahan Bentuk Uang Kembalian Konsumen Ke Tinjauan Yuridis Perubahan Bentuk Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha (Waralaba Minim...
IMPLEMENTASI FUNGSI PERATURAN WALIKOTA NO.79 TAHUN 2010 TENTANG PEMBATASAN USAHA WARALABA MINIMARKET DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI KEBERADAAN USAHA INDOMART DAN ALFAMART DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
IMPLEMENTASI FUNGSI PERATURAN WALIKOTA NO.79 TAHUN 2010 TENTANG PEMBATASAN USAHA WARALABA MINIMARKET DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI KEBERADAAN USAHA INDOMART DAN ALFAMART DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui impelementasi dari Perwal Nomor 79 Tahun 2010 terhadap keberadaan usaha Indomaret dan Alfamart berjaring di Yogyakarta serta sikap pemerin...
ASAS PROPORSIONAL DALAM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE)
ASAS PROPORSIONAL DALAM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE)
<p>Waralaba adalah persetujuan atas pemberian hak atas istimewaan untuk memasarkan suatu barang atau jasa dari pemilik kepada pihak lain yang diatur dalam suatu aturan permai...
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun...
WASIAT ISLAM: SATU TRANSFORMASI UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA
WASIAT ISLAM: SATU TRANSFORMASI UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA
Wasiat merupakan salah satu instrumen dan mekanisme terbaik kepada pengurusan dan pentadbiran aset Islam yang telah lama dipraktikkan di Malaysia. Aspek perancangan secara sistemat...