Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
ASAS PROPORSIONAL DALAM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE)
View through CrossRef
<p>Waralaba adalah persetujuan atas pemberian hak atas istimewaan untuk memasarkan suatu barang atau jasa dari pemilik kepada pihak lain yang diatur dalam suatu aturan permainan tertentu. Waralaba juga digunakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 16 Tahun 1997 adalah kata lain dari franchise. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 16 Tahun 1997 tersebut sebagai kata lain dari franchisor disebut pemberi waralaba dan untuk kata lain dari franchise disebut penerima waralaba. Definisi mengenai waralaba ini kemudian berkembang dengan bermacam-macam pengertian namun dengan prinsip yang sama yakni adanya pemberian hak menggunakan atau memanfaatkan hak milik intelektual dari pihak pemberi waralaba oleh penerima waralaba dalam suatu jaringan pemasaran.</p><p>Kata kunci : asas proporsional, perjanjian, waralaba.</p>
Title: ASAS PROPORSIONAL DALAM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE)
Description:
<p>Waralaba adalah persetujuan atas pemberian hak atas istimewaan untuk memasarkan suatu barang atau jasa dari pemilik kepada pihak lain yang diatur dalam suatu aturan permainan tertentu.
Waralaba juga digunakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 16 Tahun 1997 adalah kata lain dari franchise.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 16 Tahun 1997 tersebut sebagai kata lain dari franchisor disebut pemberi waralaba dan untuk kata lain dari franchise disebut penerima waralaba.
Definisi mengenai waralaba ini kemudian berkembang dengan bermacam-macam pengertian namun dengan prinsip yang sama yakni adanya pemberian hak menggunakan atau memanfaatkan hak milik intelektual dari pihak pemberi waralaba oleh penerima waralaba dalam suatu jaringan pemasaran.
</p><p>Kata kunci : asas proporsional, perjanjian, waralaba.
</p>.
Related Results
PENERAPAN PRINSIPDISCLOSURE TERHADAP PROSPEKTUS PENAWARAN DALAM PERJANJIAN KERJASAMA WARALABA
PENERAPAN PRINSIPDISCLOSURE TERHADAP PROSPEKTUS PENAWARAN DALAM PERJANJIAN KERJASAMA WARALABA
Di dalam dunia bisnis kini dikenal juga adanya praktik waralaba (Franchise) yang umumnya dilakukan oleh perusahaan maupun perorangan yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa...
URGENSI PENGATURAN WARALABA DALAM UNDANG-UNDANG
URGENSI PENGATURAN WARALABA DALAM UNDANG-UNDANG
<p align="center"><em>Abstract</em></p><p><em>One of the characteristics of Fundamental Research is provide an explanation a phenomenon. The pur...
Makalah M.andhiko pratama
Makalah M.andhiko pratama
Asas-asas hukum Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi karakteristik hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara di antaranya sebagai berikut: Asas praduga rechtmatig (vermoden van r...
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Sooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons ...
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
<h2>Abstract</h2><p>Cepat atau lambat Indonesia akan memiliki hukum perjanjiannya sendiri. Alasan dari pernyataan ini adalah bahwa, pertama, hukum kontrak Indoens...
Keberadaan Klausula Non Kompetisi dalam Perjanjian Waralaba untuk Mencegah Persaingan Usaha Tidak Sehat
Keberadaan Klausula Non Kompetisi dalam Perjanjian Waralaba untuk Mencegah Persaingan Usaha Tidak Sehat
A Franchise Agreement is a written agreement between Franchisor and Franchisee. The Franchise Agreement may contain provisions in which the franchisor requires the franchisee not t...
Realiasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesia
Realiasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesia
Perjanjian merupakan kebutuhan masyarakat dalam upaya meningkatkan kebutuhan di bidang ekonomi. Perjanjian termasuk salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat untuk melakuk...
ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan a...