Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
Dinamika Kepentingan Stakeholder Kabupaten Gresik dalam Perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
View through CrossRef
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) Respon Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik terhadap urgensi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berupa tindakan penolakan. Berbagai cara penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan oleh Serikat Pekerja Kabupaten Gresik; (2) Dinamika kepentingan di Kabupaten Gresik dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan melalui dialog interaktif dan audiensi antar kelompok pemangku kepentingan di Kabupaten Gresik. Hingga tercapai kesepakatan diantara para pemangku kepentingan, dialog berlangsung dengan baik meskipun awalnya harus dialukan dengan cara demonstrasi. Upaya Serikat Pekerja Kabupaten Gresik menghasilkan surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menyampaikan aspirasi kepada para pemangku kepentingan. Surat dari Serikat Pekerja Gresik mengenai pendapatnya tentang Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ditujukan kepada DPR-RI dan Pemerintah Pusat. Perjuangan Serikat Pekerja Kabupaten Gresik akan terus dilakukan hingga menunggu tanggapan pemerintah atas tuntutan Serikat Pekerja Kabupaten Gresik terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel
Title: Dinamika Kepentingan Stakeholder Kabupaten Gresik dalam Perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
Description:
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) Respon Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Kabupaten Gresik terhadap urgensi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berupa tindakan penolakan.
Berbagai cara penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan oleh Serikat Pekerja Kabupaten Gresik; (2) Dinamika kepentingan di Kabupaten Gresik dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan melalui dialog interaktif dan audiensi antar kelompok pemangku kepentingan di Kabupaten Gresik.
Hingga tercapai kesepakatan diantara para pemangku kepentingan, dialog berlangsung dengan baik meskipun awalnya harus dialukan dengan cara demonstrasi.
Upaya Serikat Pekerja Kabupaten Gresik menghasilkan surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menyampaikan aspirasi kepada para pemangku kepentingan.
Surat dari Serikat Pekerja Gresik mengenai pendapatnya tentang Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ditujukan kepada DPR-RI dan Pemerintah Pusat.
Perjuangan Serikat Pekerja Kabupaten Gresik akan terus dilakukan hingga menunggu tanggapan pemerintah atas tuntutan Serikat Pekerja Kabupaten Gresik terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Related Results
KEDUDUKAN HUKUM KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF SEJAK PENGUNDANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
KEDUDUKAN HUKUM KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF SEJAK PENGUNDANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
ABSTRAK
Ketentuan mengenai keputusan fiktif positif dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengalami perubahan yang signifikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Peru...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun...
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK CIPTA (DI TINNJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK CIPTA (DI TINNJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)
Hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, kreativitas dan aktivitas manusia menjadi kata kunci dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta. Hal ini membuktikan b...
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Pilkada dilaksanakan berdasarkan perintah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 i...
SERTIFIKAT HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KREDIT BANK
SERTIFIKAT HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KREDIT BANK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari fungsi sertifikat hak cipta sebagai jaminan kredit di institusi perbankan Indonesia. Penelitian ini memberikan penekanan khusus pada ...
Analisis Yuridis Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja
Analisis Yuridis Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja
Pemutusan hubungan kerja bisa menimbulkan perselisihan antara pihak perusahaan dengan pihak karyawan. Pada masa pandemi Covid-19, banyak perusahaan yang melakukan tindakan PHK kepa...
DEGRADASI MAKNA REFORMA AGRARIA DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
DEGRADASI MAKNA REFORMA AGRARIA DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
ABSTRAKKonsep Reforma Agraria merupakan salah satu cita hukum yang dicanangkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Seiring perkembangan zaman, UUPA kesulitan untuk mengatur h...