Javascript must be enabled to continue!
Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Di Kota Jambi
View through CrossRef
The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of the execution of the fiduciary guarantee, the obstacles encountered in the implementation of the execution of the fiduciary guarantee after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 in Jambi City and the countermeasures carried out in overcoming the obstacles encountered. Research Methods, the research used is empirical juridical. First, the results of the research are that the execution of fiduciary guarantees in Jambi City is still not in accordance with the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. This can be seen from the three cases that the author raised in this study, it was stated that only one case carried out parate execution in accordance with the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, and two other cases did not comply with the Court's decision. This means that there are still creditors who immediately carry out executions before submitting an Application for Confiscation of Execution to the District Court. Second, the obstacles encountered in implementing the execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and the countermeasures made to overcome the obstacles faced, namely the obstacle since the entry into force of this decision is very difficult to collect from customers due to regulations -rule of law. Which if the rule of law is violated, PT. Adira Dinamika Multi Finance will bear the consequences. In addition, the debtor insists on not letting go of his unit and violates the payment deadline. The countermeasures carried out in overcoming the obstacles faced by PT. Adira Dinamika Multi Finance, namely if the debtor defaults, namely does not pay the installments that have been determined properly and has been given a subpoena, if the debtor becomes bankrupt, and the debtor dies and the heirs are absent.
Abstrak
Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan parate eksekusi, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Kota Jambi dan upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi. Metode Penelitian Penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris. Hasil penelitian Pertama, pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia di Kota Jambi masih belum sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019. Hal ini dapat dilihat dari tiga kasus yang Penulis angkat dalam penelitian ini dinyatakan hanya satu kasus saja yang melakukan parate eksekusi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019, dan dua kasus lainnya tidak sesuai Putusan Mahkamah tersebut. Artinya, masih terdapat pihak kreditur yang langsung melakukan eksekusi sebelum pengajukan Permohonan Sita Eksekusi ke Pengadilan Negeri. Kedua, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 dan upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi, yakni kendalanya sejak berlakunya putusan ini sangat sulit untuk melakukan penagihan terhadap nasabah karena adanya aturan-aturan hukum. Yang mana jika aturan hukum tersebut dilanggar, PT. Adira Dinamika Multi Finance yang menanggung konsekuensinya, selain itu debitur bersikeras untuk tidak mau mepaskan unitnya dan melanggar batas waktu pembayaran. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi PT. Adira Dinamika Multi Finance yaitu jika debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak membayar angsuran telah ditentukan sebagaimana mestinya dan telah diberi somasi, jika debitur jatuh pailit, dan Debitur meninggal dunia dan ahli warisnya tidak ada.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat Universitas Jambi
Title: Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Di Kota Jambi
Description:
The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of the execution of the fiduciary guarantee, the obstacles encountered in the implementation of the execution of the fiduciary guarantee after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 in Jambi City and the countermeasures carried out in overcoming the obstacles encountered.
Research Methods, the research used is empirical juridical.
First, the results of the research are that the execution of fiduciary guarantees in Jambi City is still not in accordance with the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019.
This can be seen from the three cases that the author raised in this study, it was stated that only one case carried out parate execution in accordance with the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, and two other cases did not comply with the Court's decision.
This means that there are still creditors who immediately carry out executions before submitting an Application for Confiscation of Execution to the District Court.
Second, the obstacles encountered in implementing the execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and the countermeasures made to overcome the obstacles faced, namely the obstacle since the entry into force of this decision is very difficult to collect from customers due to regulations -rule of law.
Which if the rule of law is violated, PT.
Adira Dinamika Multi Finance will bear the consequences.
In addition, the debtor insists on not letting go of his unit and violates the payment deadline.
The countermeasures carried out in overcoming the obstacles faced by PT.
Adira Dinamika Multi Finance, namely if the debtor defaults, namely does not pay the installments that have been determined properly and has been given a subpoena, if the debtor becomes bankrupt, and the debtor dies and the heirs are absent.
Abstrak
Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan parate eksekusi, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Kota Jambi dan upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi.
Metode Penelitian Penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris.
Hasil penelitian Pertama, pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia di Kota Jambi masih belum sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019.
Hal ini dapat dilihat dari tiga kasus yang Penulis angkat dalam penelitian ini dinyatakan hanya satu kasus saja yang melakukan parate eksekusi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019, dan dua kasus lainnya tidak sesuai Putusan Mahkamah tersebut.
Artinya, masih terdapat pihak kreditur yang langsung melakukan eksekusi sebelum pengajukan Permohonan Sita Eksekusi ke Pengadilan Negeri.
Kedua, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 dan upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi, yakni kendalanya sejak berlakunya putusan ini sangat sulit untuk melakukan penagihan terhadap nasabah karena adanya aturan-aturan hukum.
Yang mana jika aturan hukum tersebut dilanggar, PT.
Adira Dinamika Multi Finance yang menanggung konsekuensinya, selain itu debitur bersikeras untuk tidak mau mepaskan unitnya dan melanggar batas waktu pembayaran.
Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi PT.
Adira Dinamika Multi Finance yaitu jika debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak membayar angsuran telah ditentukan sebagaimana mestinya dan telah diberi somasi, jika debitur jatuh pailit, dan Debitur meninggal dunia dan ahli warisnya tidak ada.
Related Results
ANALISIS KONTRAK ADIRA FINANCE DALAM HAL JAMINAN FIDUSIA
ANALISIS KONTRAK ADIRA FINANCE DALAM HAL JAMINAN FIDUSIA
Studi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai Perjanjian yang penandatanganannya tidak dihadapan Notaris, padahal dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Ja...
Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Akta Jaminan Fidusia yang Cacat Hukum
Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Akta Jaminan Fidusia yang Cacat Hukum
Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia dan merupakan istilah resmi dalam dunia hukum positif Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 ...
Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia dalam Praktik
Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia dalam Praktik
Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi menjadikan bertambahnya kebutuhan masyarakat terutama dari segi finansial. Maka, untuk melengkapi kebutuhan tersebut dib...
Akibat Hukum Penarikan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Surat Perintah Pengadilan Oleh Perusahaan Leasing
Akibat Hukum Penarikan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Surat Perintah Pengadilan Oleh Perusahaan Leasing
Abstract. A fiduciary security certificate has an executorial nature, equivalent to an inkrah court decision. Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2021 changed the p arate...
Akibat Hukum Terhadap Tidak Dilakukan Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia Setelah Kredit Lunas
Akibat Hukum Terhadap Tidak Dilakukan Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia Setelah Kredit Lunas
Kewajiban hukum adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari rasa tanggung jawab dari permasalahan ya...
ANALSIS PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI DALAM PELELANGAN HAK ATAS TANAH STUDI KASUS PT. BANK PANIN INDONESIA Tbk KANTOR CABANG PEMBANTU SANGGAU
ANALSIS PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI DALAM PELELANGAN HAK ATAS TANAH STUDI KASUS PT. BANK PANIN INDONESIA Tbk KANTOR CABANG PEMBANTU SANGGAU
The implementation of parate execution in the auction of land and building rights is still far from expected. In fact, the execution at PT. Bank Panin-Sanggau Sub-Branch Office is ...
JAMINAN FIDUSIA DALAM AKAD MURABAHAH DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
JAMINAN FIDUSIA DALAM AKAD MURABAHAH DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jaminan fidusia ialah hak jaminan atas benda bergerak baik itu berwujud atau tidak serta benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Jaminan f...
Aspek Hukum Sertifikat Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
Aspek Hukum Sertifikat Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertama bagaimana pengikatan hak paten sebagai jaminan fidusia dan bagaimana tata cara eksekusi hak paten sebagai jaminan fidusia.Jenis pe...

