Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
DISSENTING OPINION MEMUTUS TINDAK PIDANA FIDUSIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 458K/PID.SUS/2017).
View through CrossRef
<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong></p><p class="ListParagraph1">Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan putusan Kasasi yang terdapat <em>Dissenting Opinion</em> dengan Pasal 182 ayat (6) jo Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa dengan adanya <em>Dissenting Opinion</em> dalam perkara tindak pidana Fidusia yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 458 K/Pid.Sus/2017 dengan perbedaan pendapat dari oleh Hakim Anggota yaitu Dr. H. Andi Samsan Nganro S.H.,M.H yang menyatakan bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan sesuai Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 14 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pertimbangan dalam pengambilan putusan telah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 182 ayat (6) KUHAP.</p><p class="ListParagraph1"><strong><em>Kata Kunci: Kasasi, </em></strong><strong><em>Dissenting Opinion</em></strong><strong><em>, Fidusia</em></strong></p><p class="ListParagraph1"><strong><em> </em></strong></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT </em></strong></p><p><em>This research aim to determine the suitability considerations Chief Justice dropped a ruling of Cassation contained Dissenting Opinion with article 182 subsection (6) jo Article 255 para (1) jo 193 Article paragraph (1) letter a KUHP. The research method used was the normative nature of legal research and applied perspectives. Results of the study showed that the presence of Dissenting Opinion in the case a criminal act Fiduciary that is terminated by the Supreme Court in Ruling Number 458 K/Pid. Sus/2017 with a dissent by judge Members namely from Dr. H. Andi Samsan Nganro S.H.,M.H stating that the reason of Cassation the public prosecutor could not be justified accordingly 30 of Supreme Court Act and section 14 of the Act the powers of Judicial consideration in the taking of the verdict were in accordance with the provisions of Article 255 Article paragraph (1) jo 193 Article paragraph (1) jo Article 182 subsection (6) of the KUHP.</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><strong><em>Cassation, Dissenting Opinion, Fiduciary</em></strong></p><p><em> </em></p><p><em> </em></p>
Title: DISSENTING OPINION MEMUTUS TINDAK PIDANA FIDUSIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 458K/PID.SUS/2017).
Description:
<p align="center"><strong><em>ABSTRAK</em></strong></p><p class="ListParagraph1">Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan putusan Kasasi yang terdapat <em>Dissenting Opinion</em> dengan Pasal 182 ayat (6) jo Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan.
Hasil Penelitian menunjukan bahwa dengan adanya <em>Dissenting Opinion</em> dalam perkara tindak pidana Fidusia yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 458 K/Pid.
Sus/2017 dengan perbedaan pendapat dari oleh Hakim Anggota yaitu Dr.
H.
Andi Samsan Nganro S.
H.
,M.
H yang menyatakan bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan sesuai Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 14 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pertimbangan dalam pengambilan putusan telah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 182 ayat (6) KUHAP.
</p><p class="ListParagraph1"><strong><em>Kata Kunci: Kasasi, </em></strong><strong><em>Dissenting Opinion</em></strong><strong><em>, Fidusia</em></strong></p><p class="ListParagraph1"><strong><em> </em></strong></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT </em></strong></p><p><em>This research aim to determine the suitability considerations Chief Justice dropped a ruling of Cassation contained Dissenting Opinion with article 182 subsection (6) jo Article 255 para (1) jo 193 Article paragraph (1) letter a KUHP.
The research method used was the normative nature of legal research and applied perspectives.
Results of the study showed that the presence of Dissenting Opinion in the case a criminal act Fiduciary that is terminated by the Supreme Court in Ruling Number 458 K/Pid.
Sus/2017 with a dissent by judge Members namely from Dr.
H.
Andi Samsan Nganro S.
H.
,M.
H stating that the reason of Cassation the public prosecutor could not be justified accordingly 30 of Supreme Court Act and section 14 of the Act the powers of Judicial consideration in the taking of the verdict were in accordance with the provisions of Article 255 Article paragraph (1) jo 193 Article paragraph (1) jo Article 182 subsection (6) of the KUHP.
</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><strong><em>Cassation, Dissenting Opinion, Fiduciary</em></strong></p><p><em> </em></p><p><em> </em></p>.
Related Results
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Serbuk Ampo sebagai Bahan Peledak (Studi Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk)
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Serbuk Ampo sebagai Bahan Peledak (Studi Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk)
One of the cases regarding possession of explosives is in Decision Number: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk which states that the defendant Kurniawan Azhar Amran Bin M. Rosyid is guilty of ...
Pertimbangan vonis hakim terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum pidana lslam
Pertimbangan vonis hakim terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum pidana lslam
Domestic violence is a violation of human rights and a form of discrimination that must be eradicated. In Islam, such acts are forbidden. If this violence repeatedly occurs, it can...
Menelaah prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian terhadap perkara pidana anak : tinjauan terhadap putusan pengadilan nomor 2/pid.sus-anak/2016/pn mtr
Menelaah prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian terhadap perkara pidana anak : tinjauan terhadap putusan pengadilan nomor 2/pid.sus-anak/2016/pn mtr
Nemo Punitur Sine Injuria Facto Seu Defalta yang artinya tidak ada seorang pun yang dihukum kecuali ia berbuat salah. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijat...
Analisis Putusan Nomor : 1/Pid/2023/Pt Mtr Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Penipuan
Analisis Putusan Nomor : 1/Pid/2023/Pt Mtr Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Penipuan
Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan Money laundering merupakan suatu aspek perbuatan kriminal karena sifat kriminalitasnya adalah berkaitan dengan latar bel...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER JALAN NASIONAL
PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER JALAN NASIONAL
ABSTRAKKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Putusan Nomor 09/KPPU-L/2013 menyatakan bahwa terlapor I, terlapor II, terlapor III, terlapor IV, terlapor V, terlapor VI, terl...
Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Akta Jaminan Fidusia yang Cacat Hukum
Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Akta Jaminan Fidusia yang Cacat Hukum
Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia dan merupakan istilah resmi dalam dunia hukum positif Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 ...
Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
This study aims to analyze the position of the Constitutional Court's decision in the formation of laws and to examine the legal implications if the laws formed are in conflict wit...