Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Asas Unus Testis Nullus Testis dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak

View through CrossRef
Proving a rape crime against children shall have valid evidences. The proof aims to find the truth material in order to prove whether the perpetrator was guilty or not. Even though in  proving a  rape crime, the  judges considered that there is  only one valid testimony from the witness yet the other evidences are not support it, it is clear that it would be considered by the judges which could effected the judge’s decision. There are two issues that will be discussed in this thesis, firstly regarding the unus testis nulus testis principle in rape criminals of children and the proof of rape crime against children by using one witness (unus testis nullus testis). The methods of this research used are normative approach and conceptual approach. The witness’ testimony in the hearing process is the main evidence as the judge’s considerations. In the criminal procedure law, the evidentiary process is required by means of presenting witnesses and by the support of other evidence. Regarding of this rape crime against children, besides using testimony from the witness, it is necessary to support other evidence such as the results of visum et repertum which is useful to prove that a crime has occurred. When there only one valid testimony from the witness, it must be followed by other valid evidence to strengthen the witness’s statement. Therefore, if there is only have one supported witness’s testimony to prove a rape crime against children it could not prove the criminal was occur.    
Title: Asas Unus Testis Nullus Testis dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak
Description:
Proving a rape crime against children shall have valid evidences.
The proof aims to find the truth material in order to prove whether the perpetrator was guilty or not.
Even though in  proving a  rape crime, the  judges considered that there is  only one valid testimony from the witness yet the other evidences are not support it, it is clear that it would be considered by the judges which could effected the judge’s decision.
There are two issues that will be discussed in this thesis, firstly regarding the unus testis nulus testis principle in rape criminals of children and the proof of rape crime against children by using one witness (unus testis nullus testis).
The methods of this research used are normative approach and conceptual approach.
The witness’ testimony in the hearing process is the main evidence as the judge’s considerations.
In the criminal procedure law, the evidentiary process is required by means of presenting witnesses and by the support of other evidence.
Regarding of this rape crime against children, besides using testimony from the witness, it is necessary to support other evidence such as the results of visum et repertum which is useful to prove that a crime has occurred.
When there only one valid testimony from the witness, it must be followed by other valid evidence to strengthen the witness’s statement.
Therefore, if there is only have one supported witness’s testimony to prove a rape crime against children it could not prove the criminal was occur.
   .

Related Results

Makalah M.andhiko pratama
Makalah M.andhiko pratama
Asas-asas hukum Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi karakteristik hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara di antaranya sebagai berikut: Asas praduga rechtmatig (vermoden van r...
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA ANAK
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA ANAK
Hukum pidana anak penting dalam melindungi dan membimbing anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Penelitian ini menyelidiki perkembangan hukum pidana anak di Indonesia dari m...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Anak yang melakukan Tindak Pidana” ini bertujuan ntk menganalisis terhadap faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan mengan...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Sooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons ...
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
<h2>Abstract</h2><p>Cepat atau lambat Indonesia akan memiliki hukum perjanjiannya sendiri. Alasan dari pernyataan ini adalah bahwa, pertama, hukum kontrak Indoens...
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di Indonesia, dan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terha...
PEMBINAAN KARAKTER REMAJA KRISTEN
PEMBINAAN KARAKTER REMAJA KRISTEN
Sepanjang sejarah Alkitab khususnya dalam Perjanjian Baru menunjukkan bahwa Tuhan Yesus banyak memakai dan melibatkan anak-anak dalam pengajaran dan pelayanan-Nya ini membuktikan b...

Back to Top