Javascript must be enabled to continue!
PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) ILEGAL
View through CrossRef
Tingkat pendidikan yang rendah menjadi pemicu berkembangnya minat untuk menjadi PMI ilegal karena menjadi PMI adalah jalan yang tepat dan tidak terlalu mencakup pada tingginya pendidikan. Kabupaten Kupang sendiri merupakan daerah penyumbang PMI terbanyak di NTT yaitu 131 jiwa. Kondisi penduduk di Kabupaten Kupang sendiri yang kemiskinannya semakin meningkat dalam jangka waktu tiga tahun terakhir dari 88,67 jiwa hingga 92,02 jiwa dengan pengangguran sebanyak 94,94 jiwa. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang Pencegahan PMI ilegal. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini tergolong pada penelitian yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, tahap penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa berbagai upaya pencegahan PMI Ilegal telah dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten Kupang, antara lain: Melakukan pengecekan ulang dokumen persyaratan menjadi PMI; Melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kupang; Kerjasama dengan instansi lain yang tergabung dalam satgas pencegahan PMI; Melakukan monitoring ke BLT dan PT Perekrut PMI; Mengadakan pelatihan untuk peningkatan SDM. Dalam pelaksanaannya, Disnakertrans Kabupaten Kupang telah berupaya melakukan pencegahan dengan baik sebelum, selama dan sesudah proses keberangkatan menjadi PMI.
Title: PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) ILEGAL
Description:
Tingkat pendidikan yang rendah menjadi pemicu berkembangnya minat untuk menjadi PMI ilegal karena menjadi PMI adalah jalan yang tepat dan tidak terlalu mencakup pada tingginya pendidikan.
Kabupaten Kupang sendiri merupakan daerah penyumbang PMI terbanyak di NTT yaitu 131 jiwa.
Kondisi penduduk di Kabupaten Kupang sendiri yang kemiskinannya semakin meningkat dalam jangka waktu tiga tahun terakhir dari 88,67 jiwa hingga 92,02 jiwa dengan pengangguran sebanyak 94,94 jiwa.
Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang Pencegahan PMI ilegal.
Berdasarkan jenisnya, penelitian ini tergolong pada penelitian yang bersifat kualitatif.
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, tahap penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian bahwa berbagai upaya pencegahan PMI Ilegal telah dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten Kupang, antara lain: Melakukan pengecekan ulang dokumen persyaratan menjadi PMI; Melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kupang; Kerjasama dengan instansi lain yang tergabung dalam satgas pencegahan PMI; Melakukan monitoring ke BLT dan PT Perekrut PMI; Mengadakan pelatihan untuk peningkatan SDM.
Dalam pelaksanaannya, Disnakertrans Kabupaten Kupang telah berupaya melakukan pencegahan dengan baik sebelum, selama dan sesudah proses keberangkatan menjadi PMI.
Related Results
Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal
Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal
Artikel ini mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ilegal, dimana banyak pekerja migran yang ada di Indonesia dapat lolos ke luar...
Analisis Kebijakan Manfaat Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
Analisis Kebijakan Manfaat Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
Pekerja Migran Indonesia atau PMI wajib mendapatkan perlindungan dari pemerintah, utamanya mendapatkan jaminan sosial. Dari tahun ke tahun, jumlah Pekerja Migran Indonesia meningka...
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Negara Penempatan Malaysia untuk Peningkatan Kapasitas dan Persiapan Kemandirian
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Negara Penempatan Malaysia untuk Peningkatan Kapasitas dan Persiapan Kemandirian
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Internasional digagas oleh Komunitas Pengabdian Masyarakat (KOMPAK) berkolaborasi dengan 40 Kampus se-Indonesia. Target Kegiatan adalan ...
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional
The role of house worker is very important in our daily life. Developing of work frame fo house worker are more extend and complex as advance as the era. Kencana foundation is foun...
Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Di Tempatkan Ke Negara Konflik Bersenjata
Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Di Tempatkan Ke Negara Konflik Bersenjata
Abstract—Migrant workers have certain vulnerabilities and risks in the place where they work. Her status as a migrant certainly puts her in a vulnerable and risky situation, especi...
Peran Pemerintah Melalui Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dalam Kasus Penembakan PMI (Pekeerja Imigran Indonesia) di Malaysia Tahun 2025
Peran Pemerintah Melalui Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dalam Kasus Penembakan PMI (Pekeerja Imigran Indonesia) di Malaysia Tahun 2025
Tujuan tulisan ilmiah ini adalah untuk melihat bagaimana Peran Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Dalam Menanggapi Kasus Penembakan PMI (Pekerja Imigran I...
PENGARUH KEBIJAKAN IMIGRASI TERHADAP KRIMINALISASI MIGRAN DI INDONESIA
PENGARUH KEBIJAKAN IMIGRASI TERHADAP KRIMINALISASI MIGRAN DI INDONESIA
Kasus penyelundupan migran sukarela menunjukkan ketidakselarasan hukum nasional dengan hukum internasional yang melarang pemidanaan migran. Perspektif Sosiologi Hukum melihat migra...
Niat menerapkan perizinan Bisnis Kuliner bagi UMKM Indonesia: Bukti dari Pekerja Migran Indonesia di Singapura
Niat menerapkan perizinan Bisnis Kuliner bagi UMKM Indonesia: Bukti dari Pekerja Migran Indonesia di Singapura
Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Singapura dapat belajar dari lingkungan tempat mereka bekerja, sebab di negara tersebut memiliki sistem peraturan bisnis yang efektif, peraturan m...

