Javascript must be enabled to continue!
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA MENURUT MASLAHAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
View through CrossRef
Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia merupakan isu krusial yang menyangkut hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlindungan tenaga kerja. Pekerja Migran Indonesia sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk Upah yang tidak dibayar,eksploitasi, pelecehan, kondisi kerja yang tidak aman, dan kurangnya akses terhadap bantuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi Pekerja Migran Indonesia susuai dengan Maslahah dan Peraturan perundang-undangan.Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan normatif, yang melibatkan analisis terhadap undang-undang, peraturan, dan konvensi internasional yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga kategori bentuk perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yaitu perlindungan hukum,ekonomi,dan sosial baik itu sebelum bekerja,selama bekerja dan setalah bekerja dengan memperhatikan maslahah bagi semua Pekerja Migran Indonesia.Meskipun telah ada berbagai regulasi dan peraturan untuk melindungi pekerja migran, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Di tingkat Nasional, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat. Namun, masih terdapat kelemahan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Title: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA MENURUT MASLAHAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
Description:
Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia merupakan isu krusial yang menyangkut hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlindungan tenaga kerja.
Pekerja Migran Indonesia sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk Upah yang tidak dibayar,eksploitasi, pelecehan, kondisi kerja yang tidak aman, dan kurangnya akses terhadap bantuan hukum.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi Pekerja Migran Indonesia susuai dengan Maslahah dan Peraturan perundang-undangan.
Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan normatif, yang melibatkan analisis terhadap undang-undang, peraturan, dan konvensi internasional yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga kategori bentuk perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yaitu perlindungan hukum,ekonomi,dan sosial baik itu sebelum bekerja,selama bekerja dan setalah bekerja dengan memperhatikan maslahah bagi semua Pekerja Migran Indonesia.
Meskipun telah ada berbagai regulasi dan peraturan untuk melindungi pekerja migran, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.
Di tingkat Nasional, Undang-Undang No.
18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat.
Namun, masih terdapat kelemahan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum.
Related Results
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun...
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional
The role of house worker is very important in our daily life. Developing of work frame fo house worker are more extend and complex as advance as the era. Kencana foundation is foun...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Pilkada dilaksanakan berdasarkan perintah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 i...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA)
Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran / kontribusi / premi untuk mendapat penggantian atas resiko, kerugian, ker...
MANAJEMEN KINERJA KOPERASI MITRA PERKEBUNAN (Studi Kasus Koperasi Batangan Babatn, Kamasa Alur Sakadi dan Batukng Basule)
MANAJEMEN KINERJA KOPERASI MITRA PERKEBUNAN (Studi Kasus Koperasi Batangan Babatn, Kamasa Alur Sakadi dan Batukng Basule)
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen kinerja koperasi mitra perkebunan. Bentuk penelitian ini adalah menggunakan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan data ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEPABEANAN DI KAWASAN PERBATASAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEPABEANAN DI KAWASAN PERBATASAN
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana aturan hukum mengenai kepabeanan di kawasan perbatasan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran kepabe...

