Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dengan Sistem Gadai

View through CrossRef
Abstract: This study aims to investigate crime of fencing by the lien system contained in decision No. 293/Pid.B/2013/PN. Mkt. In his decision, judge used Article 480 Paragraph 1 (one) about the aggravating factors, the mitigating circumstances, witnesses at the trial, and the evidences in the trial as a consideration in deciding the case of fencing. In this case, judge decided that the defendant or criminal fencing system is sentenced to prison for 6 (six) months, from the demand of 10 (ten) months. According to the review of Islamic criminal law, the Judge’s ruling has been in accordance with Islamic law, because the defendant’s act is categorized as jarîmah and is sentenced with ta’zîr. That is because the criminal act is an offense where its punishment is not regulated in al-Qur’an and al-Hadith.Keywords: Crime of fencing, pawn system, Islamic criminal law Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tindak pidana penadahan dengan sistem gadai yang terdapat dalam putusan No.293/Pid.B/2013/PN. Mkt. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menggunakan Pasal 480 ayat 1, hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, saksi-saksi di persidangan, serta bukti-bukti dalam persidangan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara tindak penadahan ini. Dalam kasus ini, Majelis Hakim memutus bahwa terdakwa atau pelaku tindak pidana penadahan dengan sistem gadai dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dari tuntutan 10 (sepuluh) bulan. Menurut tinjauanf fiqh jinâyah putusan hakim telah sesuai dengan hukum Islam, karena perbuatan terdakwa termasuk dalam jarîmah yang hukumannya adalah ta’zîr. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana tersebut merupakan sebuah pelanggaran yang hukumannya tidak diatur dalam Nash.Kata Kunci: Tindak pidana penadahan, sistem gadai, fiqh jinâyah
Title: Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dengan Sistem Gadai
Description:
Abstract: This study aims to investigate crime of fencing by the lien system contained in decision No.
293/Pid.
B/2013/PN.
Mkt.
In his decision, judge used Article 480 Paragraph 1 (one) about the aggravating factors, the mitigating circumstances, witnesses at the trial, and the evidences in the trial as a consideration in deciding the case of fencing.
In this case, judge decided that the defendant or criminal fencing system is sentenced to prison for 6 (six) months, from the demand of 10 (ten) months.
According to the review of Islamic criminal law, the Judge’s ruling has been in accordance with Islamic law, because the defendant’s act is categorized as jarîmah and is sentenced with ta’zîr.
That is because the criminal act is an offense where its punishment is not regulated in al-Qur’an and al-Hadith.
Keywords: Crime of fencing, pawn system, Islamic criminal law Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tindak pidana penadahan dengan sistem gadai yang terdapat dalam putusan No.
293/Pid.
B/2013/PN.
Mkt.
Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menggunakan Pasal 480 ayat 1, hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, saksi-saksi di persidangan, serta bukti-bukti dalam persidangan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara tindak penadahan ini.
Dalam kasus ini, Majelis Hakim memutus bahwa terdakwa atau pelaku tindak pidana penadahan dengan sistem gadai dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dari tuntutan 10 (sepuluh) bulan.
Menurut tinjauanf fiqh jinâyah putusan hakim telah sesuai dengan hukum Islam, karena perbuatan terdakwa termasuk dalam jarîmah yang hukumannya adalah ta’zîr.
Hal tersebut dikarenakan tindak pidana tersebut merupakan sebuah pelanggaran yang hukumannya tidak diatur dalam Nash.
Kata Kunci: Tindak pidana penadahan, sistem gadai, fiqh jinâyah.

Related Results

Pembebanan Gadai Atas Objek Mobil Sewa
Pembebanan Gadai Atas Objek Mobil Sewa
Manusia dalam menjalani kehidupannya mempunyai berbagai macam kebutuhan yang tak terbatas. Hal inilah yang menyebabkan manusia berperilaku konsumtif sehingga manusia akan menghalal...
Kemapanan dan Daya Saing Pajak Gadai Islam Di Malaysia: Perspektif Perintis
Kemapanan dan Daya Saing Pajak Gadai Islam Di Malaysia: Perspektif Perintis
Pembiayaan pajak gadai konvensional telah wujud sejak abad ke-19 lagi. Namun, praktis pemberian pinjaman daripada pajak gadai konvensional sering dikaitkan dengan penyelewengan dan...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Anak yang melakukan Tindak Pidana” ini bertujuan ntk menganalisis terhadap faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan mengan...
Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam
Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam
Abstract. Terrorism is an act of crime against humanity and civilization that poses a serious threat to state sovereignty, is a danger to security, world peace and is detrimental t...
IMPLIKASI PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
IMPLIKASI PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
. Jika berbicara mengenai hukuman mati dalam perspektif hak asasi manusia, terdapat beberapa pro dan kontra atas hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi, karena banyak yang ber...
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Kejiwaan
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Kejiwaan
Pelaksanaan proses peradilan pidana didasarkan pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu (KUHAP). Tindak pidana gangguan jiwa berkaitan dengan Pasal 44 KUHP. Ilmu forensik dibutuhkan un...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...

Back to Top