Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP

View through CrossRef
The profession of doctor ia one of the Noble profession, because the task of saving the soul of people who is suffering from a disease, that man performs the task or profession is not always perfect, there can be mistakes and the souls can happen intentionally and or accidentally. Every other profession can generally be asked for criminal accountability when fulfilling elements of error, including the profession of doctors. The purpose of this writing to know the responsibility of the Professional Professional Doctor and Law on the profession of the doctor. This research method is a journightative normative method. The research shows the profession of physicians may be asked for criminal accountability when proven to meet the element of element of error. The error is the most important element in determining the criminal accountability. The property of the physician profession in Indonesian criminal law indirectly can be subject to sanctions as per article contained in the Criminal Code, and the profession of physicians may be held accountability through the Law and Medical Law and if they do malpractice can be reported and examined the Indonesian Medical Discipline Human Discipline. In conclusion, the profession of physicians may be asked for criminal accountability when it fulfills the elements of an error.
Universitas HKBP Nommensen Medan
Title: Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP
Description:
The profession of doctor ia one of the Noble profession, because the task of saving the soul of people who is suffering from a disease, that man performs the task or profession is not always perfect, there can be mistakes and the souls can happen intentionally and or accidentally.
Every other profession can generally be asked for criminal accountability when fulfilling elements of error, including the profession of doctors.
The purpose of this writing to know the responsibility of the Professional Professional Doctor and Law on the profession of the doctor.
This research method is a journightative normative method.
The research shows the profession of physicians may be asked for criminal accountability when proven to meet the element of element of error.
The error is the most important element in determining the criminal accountability.
The property of the physician profession in Indonesian criminal law indirectly can be subject to sanctions as per article contained in the Criminal Code, and the profession of physicians may be held accountability through the Law and Medical Law and if they do malpractice can be reported and examined the Indonesian Medical Discipline Human Discipline.
In conclusion, the profession of physicians may be asked for criminal accountability when it fulfills the elements of an error.

Related Results

ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
Nasib Korban Kejahatan Korporasi
Nasib Korban Kejahatan Korporasi
Perkembangan industri di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Pada tahun 2013, pertumbuhan perindustrian di Indonesia mencapai 7%(www.kemenperin.go.id). Bahkan e koran detik.c...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
Pertanggungjawaban Pidana Dokter Militer di Bidang Hukum Kesehatan
Pertanggungjawaban Pidana Dokter Militer di Bidang Hukum Kesehatan
Terdapat permasalahan kompleks mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dokter militer dalam lingkup hukum kesehatan. Dokter militer mempunyai peran ganda: sebagai peny...
Paradigma Baru Tindak pidana Korupsi Dalam KUHP Nasional
Paradigma Baru Tindak pidana Korupsi Dalam KUHP Nasional
Pengesahan pengeesahan KUHP Nasional menjadi sorotan publik. Salah satunya lantaran sejumlah pasal pada KUHP yang baru itu justru memangkas hukuman bagi para koruptor. Dua pasal da...
Penerapan Asas Lex Mitior dalam Masa Transisi KUHP Nasional: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel
Penerapan Asas Lex Mitior dalam Masa Transisi KUHP Nasional: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel
Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi yuridis perbuatan Laras Faizati sebagai tindak pidana penghasutan berdasarkan Pasal 160 KUHP lama jo. Pasal 110 ayat (2) dan memba...
Penerapan Asas Lex Mitior dalam Masa Transisi KUHP Nasional: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel
Penerapan Asas Lex Mitior dalam Masa Transisi KUHP Nasional: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel
Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi yuridis perbuatan Laras Faizati sebagai tindak pidana penghasutan berdasarkan Pasal 160 KUHP lama jo. Pasal 110 ayat (2) dan memba...
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain dibekali ancaman pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. E...

Back to Top