Javascript must be enabled to continue!
Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP
View through CrossRef
The profession of doctor ia one of the Noble profession, because the task of saving the soul of people who is suffering from a disease, that man performs the task or profession is not always perfect, there can be mistakes and the souls can happen intentionally and or accidentally. Every other profession can generally be asked for criminal accountability when fulfilling elements of error, including the profession of doctors. The purpose of this writing to know the responsibility of the Professional Professional Doctor and Law on the profession of the doctor. This research method is a journightative normative method. The research shows the profession of physicians may be asked for criminal accountability when proven to meet the element of element of error. The error is the most important element in determining the criminal accountability. The property of the physician profession in Indonesian criminal law indirectly can be subject to sanctions as per article contained in the Criminal Code, and the profession of physicians may be held accountability through the Law and Medical Law and if they do malpractice can be reported and examined the Indonesian Medical Discipline Human Discipline. In conclusion, the profession of physicians may be asked for criminal accountability when it fulfills the elements of an error.
Title: Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP
Description:
The profession of doctor ia one of the Noble profession, because the task of saving the soul of people who is suffering from a disease, that man performs the task or profession is not always perfect, there can be mistakes and the souls can happen intentionally and or accidentally.
Every other profession can generally be asked for criminal accountability when fulfilling elements of error, including the profession of doctors.
The purpose of this writing to know the responsibility of the Professional Professional Doctor and Law on the profession of the doctor.
This research method is a journightative normative method.
The research shows the profession of physicians may be asked for criminal accountability when proven to meet the element of element of error.
The error is the most important element in determining the criminal accountability.
The property of the physician profession in Indonesian criminal law indirectly can be subject to sanctions as per article contained in the Criminal Code, and the profession of physicians may be held accountability through the Law and Medical Law and if they do malpractice can be reported and examined the Indonesian Medical Discipline Human Discipline.
In conclusion, the profession of physicians may be asked for criminal accountability when it fulfills the elements of an error.
Related Results
Nasib Korban Kejahatan Korporasi
Nasib Korban Kejahatan Korporasi
Perkembangan industri di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Pada tahun 2013, pertumbuhan perindustrian di Indonesia mencapai 7%(www.kemenperin.go.id). Bahkan e koran detik.c...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
SISTEM INFORMASI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (LSPJM ) BERBASIS WEBSITE
SISTEM INFORMASI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (LSPJM ) BERBASIS WEBSITE
Laporan pertanggung jawaban adalah laporan dalam bentuk dokumen tertulis yang disusun untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi lainny...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di Indonesia, dan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terha...
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
Secara sejarah, upaya alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Contohnya terlihat dalam Pasal 82 Ki...
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis apakah hukumpidana adat memiliki urgensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana nasional danpengaturan hukum ...
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Hukum pidana di Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Politik hukum Pemeritah Indonesia berpengaruh pada penjatuhan dan/atau eksekusi pidana mati. Pemerintah Indonesia saat i...

