Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Quo Vadis Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Pidana Formil

View through CrossRef
The emergence of the term whistleblower and justice collaborator in law enforcement processes in Indonesia provides a new atmosphere, where someone who knows or is involved in the occurrence of a crime can assist law enforcement officials in uncovering true facts, for which reason the law rewards them. in the form of leniency in sentencing to the witnesses of the cooperating perpetrators. Departing from these facts, the questions in this research are (1) Institutions authorized to make someone involved in a crime a justice collaborator, (2) obtaining status as a justice collaborator. The method used in this research is normative legal research with the statute approach, case approach, and conceptual approach. The purpose of this research is to find out which institutions/agencies can make a person a justice collaborator in uncovering the occurrence of a crime.
Title: Quo Vadis Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Pidana Formil
Description:
The emergence of the term whistleblower and justice collaborator in law enforcement processes in Indonesia provides a new atmosphere, where someone who knows or is involved in the occurrence of a crime can assist law enforcement officials in uncovering true facts, for which reason the law rewards them.
in the form of leniency in sentencing to the witnesses of the cooperating perpetrators.
Departing from these facts, the questions in this research are (1) Institutions authorized to make someone involved in a crime a justice collaborator, (2) obtaining status as a justice collaborator.
The method used in this research is normative legal research with the statute approach, case approach, and conceptual approach.
The purpose of this research is to find out which institutions/agencies can make a person a justice collaborator in uncovering the occurrence of a crime.

Related Results

Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi
Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi
AbstractCriminal justice system as a tool of law enforcemen didn�t work optimally, in fact criminal justice system in Indonesia be acquainted whith principle of function difference...
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis apakah hukumpidana adat memiliki urgensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana nasional danpengaturan hukum ...
Peran dan Implikasi Status Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Studi Kasus Tommy Sumardi dan Richard Eliezer
Peran dan Implikasi Status Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Studi Kasus Tommy Sumardi dan Richard Eliezer
Hukum pidana mengenal beberapa jenis saksi yang membantu jalannya proses persidangan. Salah satu dari beberapa jenis saksi adalah justice collaborator. Justice collaborator ini ten...
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
Secara sejarah, upaya alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Contohnya terlihat dalam Pasal 82 Ki...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
KEBIJAKAN MODERASI PIDANA MATI
KEBIJAKAN MODERASI PIDANA MATI
ABSTRAKPutusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 selain menjadi dasar konstitusionalitas pidana mati, juga memberikan jalan tengah (moderasi) terhadap perdebatan antara kelompok yang ingin memp...
PENGATURAN HUKUM TERKAIT HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGATURAN HUKUM TERKAIT HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak dan kewajiban dan pertimbangan hukum memberikan penghargaan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) dalam tin...

Back to Top