Javascript must be enabled to continue!
Pelaksanaan Peradilan In Absentia dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)
View through CrossRef
Justice in absentia In the criminal act of corruption has been the pros and cons to date, there is an assumption that the trial in absentia is a violation of human rights because it is related to the human rights of the accused as a human being who has the right to defend himself in court, on the other hand the trial in absentia can be carried out as long as the defendant is completely unknown so that he cannot be present at the trial hearing due to running away (fugitive). This paper discusses the implementation of justice in absentia in the handling of criminal acts of corruption associated with human rights in efforts to save state finances, this study aims to determine whether the trial process of a court hearing a defendant can be sentenced to a criminal sentence by a judge without the defendant himself being present. a judicial process in absentia. The research method used is normative research using data collection methods, namely library research (library research) by searching, reading and studying and understanding secondary data related to the problem under study. The results of this study indicate that trials in absentia can be implemented and do not violate human rights as long as they are implemented through correct procedures and based on statutory provisions. The in absentia trial aims to break the impasse in examining defendants who are not present at the trial and efforts to save state finances, both those that have been corrupted and those that are still suspected of having something to do with corruption cases, both those that have been confiscated and those that have not been confiscated to be confiscated for the state through a court decision.
Title: Pelaksanaan Peradilan In Absentia dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)
Description:
Justice in absentia In the criminal act of corruption has been the pros and cons to date, there is an assumption that the trial in absentia is a violation of human rights because it is related to the human rights of the accused as a human being who has the right to defend himself in court, on the other hand the trial in absentia can be carried out as long as the defendant is completely unknown so that he cannot be present at the trial hearing due to running away (fugitive).
This paper discusses the implementation of justice in absentia in the handling of criminal acts of corruption associated with human rights in efforts to save state finances, this study aims to determine whether the trial process of a court hearing a defendant can be sentenced to a criminal sentence by a judge without the defendant himself being present.
a judicial process in absentia.
The research method used is normative research using data collection methods, namely library research (library research) by searching, reading and studying and understanding secondary data related to the problem under study.
The results of this study indicate that trials in absentia can be implemented and do not violate human rights as long as they are implemented through correct procedures and based on statutory provisions.
The in absentia trial aims to break the impasse in examining defendants who are not present at the trial and efforts to save state finances, both those that have been corrupted and those that are still suspected of having something to do with corruption cases, both those that have been confiscated and those that have not been confiscated to be confiscated for the state through a court decision.
Related Results
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi seringkali terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak korupsi antar Polri, Kejaksaan, dan KPK. Contoh kasus korupsi pimpinan anggo...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia b...
URGENSI SPESIALISASI PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
URGENSI SPESIALISASI PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi spesialisasi Polri dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Biak Numfor, serta untuk mengetahui...
Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Abstrak : Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa...
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK CIPTA (DI TINNJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK CIPTA (DI TINNJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)
Hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, kreativitas dan aktivitas manusia menjadi kata kunci dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta. Hal ini membuktikan b...
Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak pernah diterapkannya atau tidak pernah dijatuhkannya pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Tidak dijatuhkannya sank...
ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi agenda utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ujung tombak pemberantasan ko...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...

