Javascript must be enabled to continue!
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Loging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia
View through CrossRef
The problem of illegal logging in Indonesia is no longer new. The number of illegal logging cases makes Indonesia one of the countries with the highest number of illegal logging cases in the world. This research aims to understand and examine law enforcement against illegal logging crimes. The method used in this research is the normative juridical method, which is research that aims to find and formulate legal arguments through analysis of the main problem by conducting library research and analyzing primary and secondary legal materials. The analysis is carried out by studying laws and regulations and other literature such as books, journals, and research results related to law enforcement against illegal logging crimes. Violators can be subject to imprisonment, administrative sanctions, and payment of compensation, but often the criminal sanctions imposed do not have a deterrent effect. Therefore, the government must increase supervision in the eradication of illegal logging, especially in vulnerable areas that are often targeted by illegal logging perpetrators.
Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia
Title: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Loging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia
Description:
The problem of illegal logging in Indonesia is no longer new.
The number of illegal logging cases makes Indonesia one of the countries with the highest number of illegal logging cases in the world.
This research aims to understand and examine law enforcement against illegal logging crimes.
The method used in this research is the normative juridical method, which is research that aims to find and formulate legal arguments through analysis of the main problem by conducting library research and analyzing primary and secondary legal materials.
The analysis is carried out by studying laws and regulations and other literature such as books, journals, and research results related to law enforcement against illegal logging crimes.
Violators can be subject to imprisonment, administrative sanctions, and payment of compensation, but often the criminal sanctions imposed do not have a deterrent effect.
Therefore, the government must increase supervision in the eradication of illegal logging, especially in vulnerable areas that are often targeted by illegal logging perpetrators.
Related Results
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN
KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN
Peradilan pidana terintegrasi dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan diperlukan singkronisasi subtansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan budaya hukum. Penel...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging di Sulawesi Tengah
Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging di Sulawesi Tengah
Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana illegal logging oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah (2) Untuk mengetahui kendala yang d...
Aspek Tindak Pidana Korupsi Pada Perizinan Pembalakan Liar
Aspek Tindak Pidana Korupsi Pada Perizinan Pembalakan Liar
ABSTRAK Seiring dengan perkembangan zaman, hutan mengalami banyak perubahan terhadap fungsi dan tujuannya. Hal tersebut tak lepas dari tujuan hutan sendiri, yaitu selain untuk menc...
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain dibekali ancaman pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. E...

