PELAKSANAAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM JUAL BELI TANAH BERDASARKAN KUHPERDATA

AbstrakAdanya ketidak seimbangan antara persediaan tanah yang terbatas dengan kebutuhan akan tanah sangat besar berakibat pada timbulnya masalah-masalah yang terkait dengan tanah, dengan ini kebutuhan masyarakat atas tanah pasti akan semakin meningkat dan hal ini juga akan mendorong peningkatan kegiatan jual beli tanah sebagai sarana dan bentuk proses peralihan hak atas tanah. Jenis penelitian yang gunakan adalah yuridis normatif. Mekanisme prinsif keterbukaan terkait dengan perjanjian jual beli tanah itu menurut ketentuan undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Sekalipun demikian, bukan berarti bahwa para pihak dengan bebas dapat mengadakan perjanjian jual beli yang dapat mengganggu ketertiban umum, atau melanggar undang-undang, melainkan kebebasan dimaksud tetap harus berdasar pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian pada umumnya. Kepada Pemerintah sebaiknya mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai jual beli atas tanah yang telah disyaratkan oleh undang-undang yaitu dihadapan PPAT sebagai pejabat yang berwenang membuat akta jual beli serta memberitahukan kepada masyarakat untuk melakukan proses balik nama sertifikat sehingga mereka mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang dimilikinya, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu dan juga lebih memilih dengan cara bawah tangan karena dianggap lebih mudah. Kepada pihak pembeli diharapkan dalam melakukan perjanjian jual-beli harus berpegang prinsip pada asas itikad baik. Pihak pembeli juga harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam melakukan jual-beli tanah sampai dengan proses balik nama. Dengan demikian, apabila semua syarat tersebut terpenuhi, maka proses jual-beli tanah sampai dengan proses balik nama sertifikat dapat berjalan lancar tanpa hambatan apapun Kata Kunci : Pelaksanaan Prinsip, Jual, Beli Tanah AbstractThe existence of an imbalance between the limited supply of land and the need for land is very large resulting in the emergence of problems related to land, with this the community's need for land will definitely increase and this will also encourage an increase in land buying and selling activities as a means and form of the process of transferring land rights. The type of research used is normative juridical. The principle mechanism of openness related to the land sale and purchase agreement according to the provisions of the law gives freedom to the parties to determine the conditions that must be fulfilled. This is in accordance with the principle of freedom of contract contained in article 1338 paragraph (1) of the Civil Code. Even so, it does not mean that the parties can freely enter into a sale and purchase agreement that can disrupt public order, or violate the law, but the said freedom must still be based on the legal terms of an agreement in general. The Government should conduct counseling to the public regarding the sale and purchase of land that has been required by law, namely before the PPAT as an official authorized to make deed of sale and purchase and notify the public to carry out the process of returning the name of the certificate so that they get legal certainty regarding the land rights that are granted. owned, because there are still many people who do not know and also prefer the underhand method because it is considered easier. It is hoped that the buyer in entering into a sale and purchase agreement must adhere to the principle of good faith. The buyer must also fulfill the conditions needed in buying and selling land up to the process of transferring the name. Thus, if all of these conditions are met, then the process of buying and selling land up to the process of transferring the name of the certificate can run smoothly without any obstacles