Javascript must be enabled to continue!
DISPARITAS SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pertimbangan hakim yang menyebabkan adanya disparitas putusan No. 105/Pid.Sus/2022/PN Sgr dan No. 168/Pid.Sus/2022/PN Sgr, serta (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap disparitasn dalam kasus penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Singaraja. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk surat dakwaan, keterangan saksi, barang bukti, serta faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Dalam putusan No. 105/Pid.Sus/2022/PN Sgr, terdakwa dijatuhi hukuman 10 bulan penjara, sedangkan dalam putusan No. 168/Pid.Sus/2022/PN Sgr, terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun 10 bulan penjara. Hakim dalam kedua putusan tersebut telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. (2) Disparitas dalam putusan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan pandangan hakim, ketentuan dalam perundang-undangan, peran penuntut umum, serta sikap dan perilaku terdakwa selama persidangan.
Universitas Pendidikan Ganesha
Title: DISPARITAS SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
Description:
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pertimbangan hakim yang menyebabkan adanya disparitas putusan No.
105/Pid.
Sus/2022/PN Sgr dan No.
168/Pid.
Sus/2022/PN Sgr, serta (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap disparitasn dalam kasus penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Singaraja.
Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi.
Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling.
Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk surat dakwaan, keterangan saksi, barang bukti, serta faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa.
Dalam putusan No.
105/Pid.
Sus/2022/PN Sgr, terdakwa dijatuhi hukuman 10 bulan penjara, sedangkan dalam putusan No.
168/Pid.
Sus/2022/PN Sgr, terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun 10 bulan penjara.
Hakim dalam kedua putusan tersebut telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan.
(2) Disparitas dalam putusan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan pandangan hakim, ketentuan dalam perundang-undangan, peran penuntut umum, serta sikap dan perilaku terdakwa selama persidangan.
Related Results
Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Tindak Pidana Narkotika di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur sejumlah perbuatan perbuatan yang termasuk tindak pidana nark...
Disparitas Pidana Pada Penyalahguna Narkotika
Disparitas Pidana Pada Penyalahguna Narkotika
Beberapa putusan pada tindak pidana Narkotika terdapat perbedaan penjatuhan hukuman pidana terhadap perkara yang sama atau serupa. Hal tersebut menimbulkan permasalahan di kalangan...
PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA OLEH PENYIDIK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR
PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA OLEH PENYIDIK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR
Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika terus dilakukan oleh aparat penegak hukum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam kenyataa...
POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG
POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG
Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orangĀ merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Suat...
KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (Bijzonder leed) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap...
Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Depenalisasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi
Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Depenalisasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi
The objectives of this study are: 1) To find the legal arrangements regarding the depenalization of narcotics abusers through rehabilitation. 2) To find the criminal law policy reg...
Implementasi Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali
Implementasi Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib di rehabilitasi. Dimana rehabilitasi merup...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...

