Dogma Hukum Indonesia terhadap Perkawinan Lintas Keyakinan

Perkawinan lintas keyakinan menjadi praktik yang terjadi belakangan ini ditengah-tengah masyarakat Indonesia yang beragam mulai dari suku, ras, dan agama. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan melarang perkawinan lintas keyakinan antara kedua calon mempelai jika dalam agama yang dianut oleh kedua calon mempelai melarang perkawinan lintas keyakinan. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan hukum perkawinan di Indonesia terhadap perkawinan lintas keyakinan, apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan perkawinan lintas keyakinan dan bagaimana akibat hukum dari dikabulkannya perkawinan lintas keyakinan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi. Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Pengolahan data dengan cara pemeriksaan data, verifikasi data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Analisis data menggunakan metode analisa kualitatif. Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perkawinan lintas keyakinan tidak diatur secara tegas di dalam Undang-undang Perkawinan. Menurut hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perbedaan agama bukan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Perkawinan yang merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah sah nya perkawinan lintas keyakinan setelah dianalisis bukan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutusnya. Akibat hukum dari dikabulkannya perkawinan lintas keyakinan adalah perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan.