Javascript must be enabled to continue!
PEMIDANAAN KORPORASI
View through CrossRef
Subyek hukum di dalam ilmu hukum terdiri atas naturalijk person (subyek hukum orang) dan recht person (subjek hukum buatan manusia). Subjek hukum (badan hukum ) ini juga melakukan berbagai perbuatan hukum. Pasal 10 KUHP menjadi dasar rujukan macam-macam sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan manusia alamiah tetapi terhadap korporasi belum tentu dapat langsung dijatuhkan. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana pemidanaan korporasi di Indonesia. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pemidaan korporasi di Indonesia. Korporasi selalu diidentifikasi sebagai suatu entitas hukum yang dianggap memiliki kepribadian di depan hukum. Pengakuan korporasi sebagai pelaku kejahatan yang berarti penerimaan korporasi sebagai subyek hukum pidana membawa konsekuensi terhadap bentuk sanksi pidana apa yang dapat dikenakan pada korporasi. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi memiliki kesulitan tersendiri dalam penanganannya. Tindak pidana yang dijatuhkan pada korporasi tidak hanya pidana denda, akan tetapi juga mencakup pidana penjara jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Bentuk sanksi pidana bagi korporasi pun sangat beragam, hanya saja selama in sanksi denda menjadi “primadona” sanksi pidana bagi korporasi. Pemberlakuan double track system menjadi tanda beda dari pengaturan pemidanaan korporasi yang sudah terlebih dahulu ada.
Kata Kunci : Pidana, Korporasi, Sanksi
PT. Sinergi Legal Publisher
Title: PEMIDANAAN KORPORASI
Description:
Subyek hukum di dalam ilmu hukum terdiri atas naturalijk person (subyek hukum orang) dan recht person (subjek hukum buatan manusia).
Subjek hukum (badan hukum ) ini juga melakukan berbagai perbuatan hukum.
Pasal 10 KUHP menjadi dasar rujukan macam-macam sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan manusia alamiah tetapi terhadap korporasi belum tentu dapat langsung dijatuhkan.
Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana pemidanaan korporasi di Indonesia.
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pemidaan korporasi di Indonesia.
Korporasi selalu diidentifikasi sebagai suatu entitas hukum yang dianggap memiliki kepribadian di depan hukum.
Pengakuan korporasi sebagai pelaku kejahatan yang berarti penerimaan korporasi sebagai subyek hukum pidana membawa konsekuensi terhadap bentuk sanksi pidana apa yang dapat dikenakan pada korporasi.
Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi memiliki kesulitan tersendiri dalam penanganannya.
Tindak pidana yang dijatuhkan pada korporasi tidak hanya pidana denda, akan tetapi juga mencakup pidana penjara jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.
Bentuk sanksi pidana bagi korporasi pun sangat beragam, hanya saja selama in sanksi denda menjadi “primadona” sanksi pidana bagi korporasi.
Pemberlakuan double track system menjadi tanda beda dari pengaturan pemidanaan korporasi yang sudah terlebih dahulu ada.
Kata Kunci : Pidana, Korporasi, Sanksi.
Related Results
Nasib Korban Kejahatan Korporasi
Nasib Korban Kejahatan Korporasi
Perkembangan industri di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Pada tahun 2013, pertumbuhan perindustrian di Indonesia mencapai 7%(www.kemenperin.go.id). Bahkan e koran detik.c...
PEMIDANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI PADA BUKU JOKO SRIWIDODO DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA
PEMIDANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI PADA BUKU JOKO SRIWIDODO DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA
Penelitian ini mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana korporasi serta bentuk-bentuk pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Perkem...
Urgensi Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Korporasi
Urgensi Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Korporasi
Dewasa ini korporasi sudah menjamur di Indonesia bahkan tak jarang menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan terutama terkait kejahatan korporasi yang mana kejahatan ini dilaku...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
Pedoman Pemidanaan Hakim Perspektif Kebebasan Hakim dalam Peradilan Pidana Terintegrasi
Pedoman Pemidanaan Hakim Perspektif Kebebasan Hakim dalam Peradilan Pidana Terintegrasi
Pedoman pemidanaan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan upaya untuk membatasi kebebasan hakim. Padahal dalam tindak pidana khusus, telah menganut ancaman pidana minimum dan ma...
Rekonstruksi Pemidanaan Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup Sebagai Langkah Strategis Pembaharuan Hukum Nasional
Rekonstruksi Pemidanaan Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup Sebagai Langkah Strategis Pembaharuan Hukum Nasional
Artikel ini membahas urgensi rekonstruksi sistem pemidanaan korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana nasional yang lebih adil dan res...
Macroeconomic Perspective on the Growth of Corporate Sharia Bonds (Sukuk) in Indonesia
Macroeconomic Perspective on the Growth of Corporate Sharia Bonds (Sukuk) in Indonesia
ABSTRACT
This study aimed to examine macroeconomic factors such as economic growth, inflation, money supply, unemployment rate, and world oil prices as moderating variab...
PELAKSANAAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK
PELAKSANAAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK
Pemidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. P...

