Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
Perlindungan Hukum atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No 31 T Ahun 2000
View through CrossRef
Intellectual property rights including industrial designs. The idea of industrial design safety is based on the belief that human imagination, taste and initiative are closely linked to industrial design. The state grants protection against new industrial designs. The definition of the rule of law used in the legal protection of industrial designs is based on Law No. 31 of 2000. One of the components in this case is the protection of human rights which is the guideline for the legal protection of industrial designs. There are two forms of industrial design legal protection, which include preventive legal protection and repressive legal protection. This study aims to examine the form of legal protection for industrial designs based on Law No. 31 of 2000 and analyze the legal implications if the design rights holder does not register their industrial designs. This research was designed using normative research with a conceptual approach. The data used are primary and secondary data obtained through documentation and recording. The results of the study indicate that preventive legal protection is contained in the Act which is used to prevent violations and a description of the implementation of obligations while repressive legal protection is security in the form of sanctions for violations that have been committed. In view of this and considering the existence of protection in the form of the industrial design law, the designer can prevent the occurrence of plagiarism of his industrial design by registering his industrial design.
Universitas Warmadewa
Title: Perlindungan Hukum atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No 31 T Ahun 2000
Description:
Intellectual property rights including industrial designs.
The idea of industrial design safety is based on the belief that human imagination, taste and initiative are closely linked to industrial design.
The state grants protection against new industrial designs.
The definition of the rule of law used in the legal protection of industrial designs is based on Law No.
31 of 2000.
One of the components in this case is the protection of human rights which is the guideline for the legal protection of industrial designs.
There are two forms of industrial design legal protection, which include preventive legal protection and repressive legal protection.
This study aims to examine the form of legal protection for industrial designs based on Law No.
31 of 2000 and analyze the legal implications if the design rights holder does not register their industrial designs.
This research was designed using normative research with a conceptual approach.
The data used are primary and secondary data obtained through documentation and recording.
The results of the study indicate that preventive legal protection is contained in the Act which is used to prevent violations and a description of the implementation of obligations while repressive legal protection is security in the form of sanctions for violations that have been committed.
In view of this and considering the existence of protection in the form of the industrial design law, the designer can prevent the occurrence of plagiarism of his industrial design by registering his industrial design.
Related Results
PENGATURAN KONSEP KEBAHARUAN PRODUK DALAM PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
PENGATURAN KONSEP KEBAHARUAN PRODUK DALAM PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
The judge's interpretation of the novelty principle, where the Panel of Judges in industrial design disputes argues that an industrial design can be said to be new if it has underg...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
Menuju Hukum Csr Yang Berkeadilan: Suatu Rekonstruksi Filosofis Dan Yuridis Bagi Pembangunan Berkelanjutan
Menuju Hukum Csr Yang Berkeadilan: Suatu Rekonstruksi Filosofis Dan Yuridis Bagi Pembangunan Berkelanjutan
Abstract: This study analyzes the disharmony in the regulation of Corporate Social Responsibility (CSR) within Indonesia’s legal system and its implications for legal certainty and...
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
<p>Abstrak-Tindakan pidana pemalsuan obat semakin merajalela, disebabkan karena penanggulangan tindakan pemalsuan obat belum dikoordinasikan secara sistematis, sehingga penin...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA)
Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran / kontribusi / premi untuk mendapat penggantian atas resiko, kerugian, ker...
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Pilkada dilaksanakan berdasarkan perintah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 i...
Perlindungan Investor Terhadap Investasi Bodong di Indonesia
Perlindungan Investor Terhadap Investasi Bodong di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahhui bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan Investor Terhadap investasi bodong, serta mengetahui bagaimana tahapan proses perlindungan y...