Pengaturan Dewan Pers dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pers pada Era Digital

Pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pembatasan terhadap kebebasan pers diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaturan hukum pidana dalam undang-undang tersebut, mengingat perubahannya yang belum mengikuti perkembangan era digital. Dalam Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum untuk mengkaji relevansi pengaturan hukum pidana dalam menghadapi tantangan teknologi informasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa muatan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah tidak relevan di era digital yang terus berkembang, sehingga diperlukan reformulasi regulasi yang lebih adaptif. Selain itu, peran Dewan Pers dalam mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik dan melindungi jurnalis dari kriminalisasi perlu diperkuat. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih efektif dalam menanggulangi tindak pidana pers di era digital. Sehingga,  penting untuk adanya pembaharuan regulasi pers agar mampu menghadapi tantangan globalisasi informasi dan menjaga integritas kebebasan pers di Indonesia. o face the challenges of information globalization and maintain the integrity of press freedom in Indonesia.