Javascript must be enabled to continue!
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
View through CrossRef
The welfare of Madrasah Aliyah teachers is a critical concern that should be prioritized by school management, considering the demanding nature of their work. It is essential that their compensation and workload align appropriately to prevent exploitation and ensure their well-being and satisfaction. This thesis aims to examine the legal protection for Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun teachers under Law No. 13 of 2003, as well as to explore the implementation of teacher welfare according to Islamic law. This research employs a field study methodology with a qualitative approach. Data collection methods include interviews, observations, and documentation. The findings reveal that legal protections for Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun teachers, as stipulated in Law No. 13 of 2003, have been adequately provided, including the right to fair compensation, leave entitlements, and opportunities for professional development through training, seminars, and other activities. From an Islamic legal perspective, the welfare of Madrasah Aliyah teachers at Ma'had Al-Zaytun in 2023 has also been adequately addressed, including fair wages from the Mosque Welfare Institution (LKM), allowances from local government, and access to adequate housing and facilities.
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
Title: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Description:
The welfare of Madrasah Aliyah teachers is a critical concern that should be prioritized by school management, considering the demanding nature of their work.
It is essential that their compensation and workload align appropriately to prevent exploitation and ensure their well-being and satisfaction.
This thesis aims to examine the legal protection for Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun teachers under Law No.
13 of 2003, as well as to explore the implementation of teacher welfare according to Islamic law.
This research employs a field study methodology with a qualitative approach.
Data collection methods include interviews, observations, and documentation.
The findings reveal that legal protections for Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun teachers, as stipulated in Law No.
13 of 2003, have been adequately provided, including the right to fair compensation, leave entitlements, and opportunities for professional development through training, seminars, and other activities.
From an Islamic legal perspective, the welfare of Madrasah Aliyah teachers at Ma'had Al-Zaytun in 2023 has also been adequately addressed, including fair wages from the Mosque Welfare Institution (LKM), allowances from local government, and access to adequate housing and facilities.
Related Results
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun...
REVIEW OF ISLAMIC LAW ON DEFAULTS IN WORKING AGREEMENTS FOR PERMANENT LECTURERS AT WEST JAVA PRIVATE RELIGIOUS UNIVERSITIES (PTKS)
REVIEW OF ISLAMIC LAW ON DEFAULTS IN WORKING AGREEMENTS FOR PERMANENT LECTURERS AT WEST JAVA PRIVATE RELIGIOUS UNIVERSITIES (PTKS)
Introduction/Main Objectives: This study aims to determine the concept of default carried out by lecturers and private religious colleges (PTKS) in terms of Islamic law perspective...
POKOK-POKOK PIKIRAN MENGENAI USULAN PERUBAHAN TENTANG PENGATURAN MOGOK KERJA DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
POKOK-POKOK PIKIRAN MENGENAI USULAN PERUBAHAN TENTANG PENGATURAN MOGOK KERJA DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
ABSTRAK Secara yuridis pengusaha dilarang menerapkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan pekerja melakukan mogok kerja. Mogok kerja di Indonesia merupakan hak normatif da...
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Pilkada dilaksanakan berdasarkan perintah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 i...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEPABEANAN DI KAWASAN PERBATASAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEPABEANAN DI KAWASAN PERBATASAN
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana aturan hukum mengenai kepabeanan di kawasan perbatasan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran kepabe...
Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia
Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia
Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah Apa hakikat wakaf terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan apa yang menjadi urgensi pembaharuan pengelola...
Perubahan Hukum Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja
Perubahan Hukum Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja
Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, kami memandang diperlukan kajian yang lebih komprehensif bagi para pelaku usaha maupun akademisi untuk mem...
Politik Hukum Pembaruan Hukum Pidana Nasional Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan
Politik Hukum Pembaruan Hukum Pidana Nasional Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan
Pembaruan hukum pidana Indonesia memasuki tahap fundamental dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2026. Pembaru...

