Politik Hukum Pembaruan Hukum Pidana Nasional Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan

Pembaruan hukum pidana Indonesia memasuki tahap fundamental dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2026. Pembaruan tersebut kemudian dilengkapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ketiga regulasi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia tidak hanya berkaitan dengan perubahan hukum pidana materiil, tetapi juga menyangkut hukum acara pidana dan harmonisasi ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis arah politik hukum pembaruan hukum pidana nasional serta implikasinya terhadap pembangunan sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Hasil analisis menunjukkan bahwa politik hukum pembaruan hukum pidana Indonesia menunjukkan pergeseran dari orientasi yang dominan retributif menuju sistem yang lebih proporsional, humanis, rehabilitatif, dan restoratif. Pergeseran tersebut terlihat dari perubahan tujuan pemidanaan, diversifikasi jenis pidana, penguatan hak korban dan tersangka, pengaturan keadilan restoratif, serta pengembangan mekanisme baru dalam hukum acara pidana. Namun demikian, perubahan normatif tersebut belum otomatis menghasilkan transformasi dalam praktik. Keberhasilan pembaruan sangat bergantung pada harmonisasi regulasi, kesiapan aparat penegak hukum, penguatan kelembagaan, konsistensi penafsiran, perlindungan hak asasi manusia, serta perubahan budaya hukum.