PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Pada Kepolisian Resor Mandailing Natal)

Kepolisian Resor Mandailing Natal senantiasa melakukan upaya dalam mengurangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Berdasarkann hasil pembahasan diketahui bahwa pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP dan  jika dilihat dari Pasal 362 dan 363 KUHP, pencurian pemberatan pada dasarnya adalah pencurian biasa namun disertai dengan tindakan-tindakan yang memberatkan suatu pidananya. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Mandailing Natal dilakukan berdasarkan Laporan Polisi dari pelapor atau korban, penyidikan tindak pidana dimulai setelah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) di terbitkan oleh penyidik. Tahap penyidikan dimulai dari pemanggilan saksi, meminta keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan barang bukti, gelar penetapan tersangka, meminta keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka, melengkapi Berkas Perkara dan Pelimpahan Berkas Perkara. Hambatan penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Mandailing Natal adalah kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, sumber daya manusia penyidik atau penyidik pembantu dan saksi tidak dapat mengungkap peristiwa pidana serta barang bukti yang ada kurang lengkap.