Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Analisis Kritis Penerapan Pidana Kebiri Kimia Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia

View through CrossRef
Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya antara lain mengatur ketentuan baru, yaitu pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku serta hukuman tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik, ternyata banyak menimbulkan permasalahan terutama terkait dengan pidana kebiri kimia. Permasalahan kebiri kimia dalam dunia kedokteran dan psikologi dan permasalahan kebiri kimia dalam perspektif hukum pidana adalah salah satunya. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum diperoleh dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan literatur lainnya. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian.
Title: Analisis Kritis Penerapan Pidana Kebiri Kimia Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia
Description:
Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya antara lain mengatur ketentuan baru, yaitu pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku serta hukuman tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik, ternyata banyak menimbulkan permasalahan terutama terkait dengan pidana kebiri kimia.
Permasalahan kebiri kimia dalam dunia kedokteran dan psikologi dan permasalahan kebiri kimia dalam perspektif hukum pidana adalah salah satunya.
Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
Bahan hukum diperoleh dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan literatur lainnya.
Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian.

Related Results

ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
PENERAPAN PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI TINJAU DARI TEORI PEMIDANAAN
PENERAPAN PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI TINJAU DARI TEORI PEMIDANAAN
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang semakinmeningkat dari waktu ke waktu dan apabila dibiarkan dampaknya dapat mengancamdan membahayakan jiwa anak, meru...
PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2020
PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2020
Hukuman bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor ...
Pedoman Pemidanaan Hakim Perspektif Kebebasan Hakim dalam Peradilan Pidana Terintegrasi
Pedoman Pemidanaan Hakim Perspektif Kebebasan Hakim dalam Peradilan Pidana Terintegrasi
Pedoman pemidanaan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan upaya untuk membatasi kebebasan hakim. Padahal dalam tindak pidana khusus, telah menganut ancaman pidana minimum dan ma...
Telaah Kritis Kebiri Kimia sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia
Telaah Kritis Kebiri Kimia sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia
Anak merupakan investasi terbesar bagi suatu peradaban bangsa yang memiliki peran strategis sehingga keberadaanya dan eksistensinya wajib diperhitungkan. Diakhir tahun 2020 Pemerin...
Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Sebagai Pembaharuan Hukum Perlindungan Anak
Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Sebagai Pembaharuan Hukum Perlindungan Anak
Hukuman kebiri kimia yang diatur dalam undang-undang tentang perlindungan anak menjadi bentuk keseriusan negara dalam melindungi anak-anak dari kejahatan seksual, akan tetapi pada ...
Kewenangan Dokter Dalam Melakukan Eksekusi Hukuman Kebiri
Kewenangan Dokter Dalam Melakukan Eksekusi Hukuman Kebiri
Cases of child sexual violence increased last year including recurrent sexual violence, so Indonesia Government provide chemical castration in accordance with Law Number 17 of 2016...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...

Back to Top