TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN KASET BAJAKAN VIDEO GAME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan peraturan yang telah mengatur sekaligus melindungi hasil karya cipta seseorang dimana dalam Undang-Undang tersebut telah tertuang juga adanya larangan dengan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Fenomena dalam pembajakan masih saja terjadi hingga saat ini, termasuk pembajakan terhadap film, lagu, music, buku, ilmu pengetahuan, dan video game yang ada di Kota Samarinda di beberapa tempat. Maka dari itu telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang ini adalah untuk melindungi Hak Cipta yang salah satunya tentang pembajakan Kaset Video Game yang belakangan ini semakin banyak dalam peredarannya.Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi wawancara mendalam dengan informan, dan studi dokumentasi. Peneliti melakukan penelitian di Kepolisian Sektor Samarinda Ulu dan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kalimantan Timur.Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa pihak penegak hukum dalam hal ini adalah pihak kepolisian telah melakukan dua cara pencegahan agar dapat meminimalisir kasus pembajakan kaset, yaitu upaya preventif dan represif, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan secara efektif dikarenakan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tindak pidana pembajakan dikategorikan sebagai delik aduan, selain itu mengenai bentuk perlindungan yang diberikan kepada pengembang/penerbit video game telah dilaksanakan kepada pengembang/penerbit video game baik lokal maupun dari luar negeri, karena Indonesia bukan saja mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tetapi juga melalui kesepakatan Internasional seperti Protokol Madrid dan Konvensi Bern.