Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Sistem  hukum  pidana  yang  dianut  oleh  KUHP  Indonesia  adalah  sistem  hukum  Eropa Kontinental, yang tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Namun dalam korporasi sebagai  subjek  hukum.  Di  Indonesia  hal  ini  di  awali  dengan  lahirnya  UU  No.7/Drt/1995 tentang  Tindak  Pidana  Ekonomi  yang  kemudian  disusul  oleh  peraturan  pidana  khusus lainnya  seperti  Undang-Undang  Pemberatasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  No.31  Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001).Dalam formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi terdapat kelemahan-kelemahan sebagai berikut “dalam merumuskan kapan korporasi  melakukan  tindak  pidana  korupsi  tidak  dijelaskna  pengertian  “hubungankerja” dan  “hubungan  lain”,  tidak  diatur  pemberatan  pidana  untuk  korporasi  yang  melakukan tindak  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (2);  tidak  diatur  pidana  pengganti denda  yang  tidak  dibayar  oleh  korporasi.  Selain  itu  juga  terdapat  kelemahan  umum  dari UUPTPK  yang  berpengaruh  terhadap  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  yaitu:  tidak diaturnya  korupsi  (residive)  menurut  UUPTPK.  Melihat  kelemahan-kelemahan  tersebut diatas, maka saran yang diberikan adalah UUPTPK perlu diamandemen.