Javascript must be enabled to continue!
Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online
View through CrossRef
The crime of online gambling is an act that is prohibited and is a form of action that is contrary to religious, moral and positive legal norms. The problem of gambling has existed for a long time, gambling activities are considered to be something that is usually done by the community, therefore gambling is difficult to eradicate. The emergence of the internet made gambling even more varied, gamblers did not need to meet other players to play gambling. The problems are formulated as follows: (1) How the Police Prevent Online Gambling Crimes in the Legal Area of the Grobogan Police. (2) What Obstacles and Obstacles Did the Police Encounter in Eradicating Online Gambling Crimes in the Legal Area of the Grobogan Police? The research objectives to be achieved are to find out and analyze the police's methods of preventing online gambling crimes, as well as to find out the police's constraints and obstacles in handling online gambling crimes in the jurisdiction of the Grobogan District Police. in the jurisdiction of the Grobogan Police. The legal basis for online gambling is article 27 paragraph 2 in conjunction with Article 45 paragraph 1 of Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions
Amal Insani foundation
Title: Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online
Description:
The crime of online gambling is an act that is prohibited and is a form of action that is contrary to religious, moral and positive legal norms.
The problem of gambling has existed for a long time, gambling activities are considered to be something that is usually done by the community, therefore gambling is difficult to eradicate.
The emergence of the internet made gambling even more varied, gamblers did not need to meet other players to play gambling.
The problems are formulated as follows: (1) How the Police Prevent Online Gambling Crimes in the Legal Area of the Grobogan Police.
(2) What Obstacles and Obstacles Did the Police Encounter in Eradicating Online Gambling Crimes in the Legal Area of the Grobogan Police? The research objectives to be achieved are to find out and analyze the police's methods of preventing online gambling crimes, as well as to find out the police's constraints and obstacles in handling online gambling crimes in the jurisdiction of the Grobogan District Police.
in the jurisdiction of the Grobogan Police.
The legal basis for online gambling is article 27 paragraph 2 in conjunction with Article 45 paragraph 1 of Law No.
19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions.
Related Results
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
Efektifitas Pasal 303 BIS KUHP dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat
Efektifitas Pasal 303 BIS KUHP dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat
Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan lainnya apabila dibiarkan. Ternyata pemberantasan perjudian ini tidaklah mudah, hal ini dapat dilih...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain dibekali ancaman pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. E...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
Analisis Hukum Perjudian Togel di Wilayah Hukum Polres Indramayu: Perspektif Hukum Positif
Analisis Hukum Perjudian Togel di Wilayah Hukum Polres Indramayu: Perspektif Hukum Positif
Upaya Penanggulangan Tindak pidana Perjudian dalam prakteknya dapat dilakukan secara Pre-emptif Himbauan-Himbauan secara meluas keseluruh masyarakat, secara preventif (sebelum terj...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA POLITIK
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA POLITIK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukumpidana dalam menanggulangi tindak pidana politik, serta kebijakan hukumpidananya di masa mendatang. Metode p...
ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Untuk mengetahui Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Korups...

