Javascript must be enabled to continue!
Upaya Penegakan Hukum dan Pendekatan Serta Perbandingan Pidana Penipuan Investasi Online Berbasis Cyber Crime Berkedok World Pay One
View through CrossRef
Peneliti ini mengkaji tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan berbasis siber (cyber crime), salah satunya penipuan investasi online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi online berbasis cyber crime berkedok WP One serta mengkaji pendekatan dan perbandingan pidana pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan negara luar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penipuan investasi online berkedok WP One dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui edukasi masyarakat, pengawasan transaksi elektronik, serta pemblokiran situs ilegal oleh pemerintah. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan pelaku berdasarkan ketentuan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan terkait tindak pidana pencucian uang apabila ditemukan aliran dana hasil kejahatan. Pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada adanya unsur kesengajaan, perbuatan melawan hukum, dan kerugian yang ditimbulkan kepada korban melalui penggunaan sistem elektronik sebagai sarana kejahatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap penipuan investasi online berbasis cyber crime masih menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya pelacakan pelaku, penggunaan identitas palsu, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan penipuan investasi online di Indonesia
Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
Title: Upaya Penegakan Hukum dan Pendekatan Serta Perbandingan Pidana Penipuan Investasi Online Berbasis Cyber Crime Berkedok World Pay One
Description:
Peneliti ini mengkaji tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan berbasis siber (cyber crime), salah satunya penipuan investasi online.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi online berbasis cyber crime berkedok WP One serta mengkaji pendekatan dan perbandingan pidana pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan negara luar.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder yang dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penipuan investasi online berkedok WP One dilakukan melalui upaya preventif dan represif.
Upaya preventif dilakukan melalui edukasi masyarakat, pengawasan transaksi elektronik, serta pemblokiran situs ilegal oleh pemerintah.
Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan pelaku berdasarkan ketentuan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan terkait tindak pidana pencucian uang apabila ditemukan aliran dana hasil kejahatan.
Pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada adanya unsur kesengajaan, perbuatan melawan hukum, dan kerugian yang ditimbulkan kepada korban melalui penggunaan sistem elektronik sebagai sarana kejahatan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap penipuan investasi online berbasis cyber crime masih menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya pelacakan pelaku, penggunaan identitas palsu, serta rendahnya literasi digital masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan penipuan investasi online di Indonesia.
Related Results
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN
KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN
Peradilan pidana terintegrasi dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan diperlukan singkronisasi subtansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan budaya hukum. Penel...
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Atas Perjanjian Investasi Usaha Kerjasama Tambang Batu Bara (Studi Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk)
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Atas Perjanjian Investasi Usaha Kerjasama Tambang Batu Bara (Studi Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk)
Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh sesorang dengan melanggar sesuatu hal yang telah dilarang oleh suatu aturan hukum. Apabila perbuatan tersebut dilakukan ...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI ONLINE
SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI ONLINE
Di era globalisasi yang sedang berlangsung saat ini perubahan merupakan hal yang pasti terjadi, individu membutuhkan sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mengontrol efek dari ...
Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam
Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam
Tindak pidana aborsi di negara Thailand sudah pada tahap yang mengkhawatirkan dan dinyatakan sebagai perbuatan yang ilegal. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi tindak pida...
KOMPETENSI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN MAYANTARA
KOMPETENSI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN MAYANTARA
Cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dunia Internasional. Teknologi yang berkembang pada saat i ni ternyata me...
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
Mencegah dan menanggulangi permasalahan tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online tidak cukup dengan proses kriminalisasi yang dirumuskan dalam bunyi pasal, tetapi ju...

