Javascript must be enabled to continue!
Penerapan Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Korupsi Oleh Presiden
View through CrossRef
Clemency is a pardon in the form of a change in commutation, reduction or elimination of a criminal offense for a convicted person given by the president based on the consideration of the Supreme Court. The granting of clemency by the president is a form of humanity and justice towards the citizens of the country. And every prisoner has the same right to apply for clemency to the president. Granting this clemency is a fulfillment of human rights and is the president's prerogative in granting forgiveness. However, there needs to be a classification of the crime to provide an opportunity to apply for clemency. Such as the crime of corruption which is an extraordinary crime. The criminal act of corruption is a crime that not only harms one person, but also harms the State and people of Indonesia. Of course, the aim of this research is to find out certain conditions for granting clemency to corruption convicts by the president. This research method uses normative juridical research methods. By referring to the law on clemency and criminal acts of corruption as well as the presidential decision to grant pardon to corruptors. The findings of this research are that it provides special considerations in submitting requests for clemency and evaluation so that the president and the Supreme Court can logically consider their decisions in looking at the convict's case.
Politeknik Pratama Purwokerto
Title: Penerapan Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Korupsi Oleh Presiden
Description:
Clemency is a pardon in the form of a change in commutation, reduction or elimination of a criminal offense for a convicted person given by the president based on the consideration of the Supreme Court.
The granting of clemency by the president is a form of humanity and justice towards the citizens of the country.
And every prisoner has the same right to apply for clemency to the president.
Granting this clemency is a fulfillment of human rights and is the president's prerogative in granting forgiveness.
However, there needs to be a classification of the crime to provide an opportunity to apply for clemency.
Such as the crime of corruption which is an extraordinary crime.
The criminal act of corruption is a crime that not only harms one person, but also harms the State and people of Indonesia.
Of course, the aim of this research is to find out certain conditions for granting clemency to corruption convicts by the president.
This research method uses normative juridical research methods.
By referring to the law on clemency and criminal acts of corruption as well as the presidential decision to grant pardon to corruptors.
The findings of this research are that it provides special considerations in submitting requests for clemency and evaluation so that the president and the Supreme Court can logically consider their decisions in looking at the convict's case.
Related Results
EKSEKUSI MATI TERHADAP TERPIDANA MATI YANG SEDANG DALAM PROSES MENGAJUKAN PERMOHONAN GRASI
EKSEKUSI MATI TERHADAP TERPIDANA MATI YANG SEDANG DALAM PROSES MENGAJUKAN PERMOHONAN GRASI
Negara Indonesia mengenal suatu upaya istimewa terhadap vonis pidana mati, yaitu terpidana mati berhak mengajukan grasi kepada Presiden. Namun, terdapat permasalahan terkait ekseku...
ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PRESIDEN DENGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PRESIDEN DENGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Abstrak
Negara Republik Indonesia menerapkan sistem pemisahan kekuasaan dan puncak kepemimpinan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia yang menganut sistem Pres...
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain dibekali ancaman pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. E...
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
KAJIAN KRIMINOLOGI PENERAPAN SANKSI PEMBERIAN RASA MALU (SHAMING) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
KAJIAN KRIMINOLOGI PENERAPAN SANKSI PEMBERIAN RASA MALU (SHAMING) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah konsep dan bentuk sanksi pemberian rasa malu (shaming) terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif kriminologi? B...
Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Mahasiswa
Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Mahasiswa
characterized by integrity, transparency, and a commitment to combating corruption. This research aims to explore the importance of anti-corruption education among students as an e...
Strategi Komunikasi Politik Staf Khusus Presiden Dalam Menangani Isu-Isu Disabilitas di Indonesia
Strategi Komunikasi Politik Staf Khusus Presiden Dalam Menangani Isu-Isu Disabilitas di Indonesia
Staf Khusus Presiden merupakan lembaga atau organisasi non struktural yang bertugas membantu dan memperlancar pelaksanaan tugas Presiden dalam memberikan pandangan dan pendapat ber...
PENTINGNYA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI ANAK USIA DINI
PENTINGNYA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI ANAK USIA DINI
Korupsi merupakan suatu Tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan kondisi yang sadar akan konsekuensinya yaitu merugikan keuangan Negara. Oknum yang melakukan tindak korupsi sec...

