Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Implementasi Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pleger dan Medepleger dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

View through CrossRef
Abstract. The imposition of criminal sanctions in premeditated murder cases is part of the application of criminal law that must be carried out carefully, especially if it involves more than one perpetrator with different roles, such as pleger (main perpetrator) and medepleger (participating perpetrator). This thesis discusses how to apply criminal sanctions to pleger and medepleger in premeditated murder cases based on Decision No. 51/Pid/2023/PT.TJS, and analyzes the judge’s considerations in sentencing two perpetrators with different levels of involvement, with reference to Article 55 of the Criminal Code. This study uses a normative juridical method with an approach through document reviews, especially the Tanjungkarang High Court Decision No. 51/Pid/2023/PT.TJS. The analysis was carried out qualitatively by emphasizing the judge’s legal reasons for sentencing the death penalty to pleger and medepleger who were jointly involved in the crime. The results of the study showed that the sentences were imposed on the pleger and medepleger because both had an important and active role in planning and carrying out the murder. The judge considered that both were equally important in the occurrence of the murder. The judge also took into account aspects of justice, deterrent effect, and public protection. However, the imposition of the death penalty on the medepleger has raised debate, especially regarding the proportionality of the sentence, because Article 55 of the Criminal Code regulates the need to differentiate responsibility between perpetrators in joint criminal acts. Abstrak. Penjatuhan sanksi pidana dalam kasus pembunuhan berencana merupakan bagian dari penerapan hukum pidana yang harus dilakukan secara cermat, apalagi jika melibatkan lebih dari satu pelaku dengan peran berbeda, seperti pleger (pelaku utama) dan medepleger (pelaku yang turut serta). Skripsi ini membahas bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pleger dan medepleger dalam kasus pembunuhan berencana berdasarkan Putusan No. 51/Pid/2023/PT.TJS, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati kepada dua pelaku yang memiliki tingkat keterlibatan berbeda, dengan mengacu pada Pasal 55 KUHP. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan terhadap undang-undang dan studi kasus. Data dikumpulkan dari kajian literatur dan penelaahan dokumen, khususnya Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 51/Pid/2023/PT.TJS. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap pleger dan medepleger yang terlibat secara bersama-sama dalam kejahatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman dijatuhkan kepada pleger dan medepleger dalam kasus pembunuhan berencana, meskipun peran dan tingkat keterlibatan keduanya sama-sama penting dalam terjadinya kejahatan, sehingga dijatuhi hukuman yang sama, yaitu pidana mati. Dalam pertimbangannya, hakim juga memperhatikan unsur keadilan, efek jera, dan perlindungan masyarakat. Namun, pemberian pidana mati terhadap medepleger memunculkan perdebatan, khususnya terkait proporsionalitas hukuman, karena Pasal 55 KUHP mengatur perlunya pembedaan tanggung jawab antar pelaku dalam tindak pidana bersama.
Title: Implementasi Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pleger dan Medepleger dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Description:
Abstract.
The imposition of criminal sanctions in premeditated murder cases is part of the application of criminal law that must be carried out carefully, especially if it involves more than one perpetrator with different roles, such as pleger (main perpetrator) and medepleger (participating perpetrator).
This thesis discusses how to apply criminal sanctions to pleger and medepleger in premeditated murder cases based on Decision No.
51/Pid/2023/PT.
TJS, and analyzes the judge’s considerations in sentencing two perpetrators with different levels of involvement, with reference to Article 55 of the Criminal Code.
This study uses a normative juridical method with an approach through document reviews, especially the Tanjungkarang High Court Decision No.
51/Pid/2023/PT.
TJS.
The analysis was carried out qualitatively by emphasizing the judge’s legal reasons for sentencing the death penalty to pleger and medepleger who were jointly involved in the crime.
The results of the study showed that the sentences were imposed on the pleger and medepleger because both had an important and active role in planning and carrying out the murder.
The judge considered that both were equally important in the occurrence of the murder.
The judge also took into account aspects of justice, deterrent effect, and public protection.
However, the imposition of the death penalty on the medepleger has raised debate, especially regarding the proportionality of the sentence, because Article 55 of the Criminal Code regulates the need to differentiate responsibility between perpetrators in joint criminal acts.
Abstrak.
Penjatuhan sanksi pidana dalam kasus pembunuhan berencana merupakan bagian dari penerapan hukum pidana yang harus dilakukan secara cermat, apalagi jika melibatkan lebih dari satu pelaku dengan peran berbeda, seperti pleger (pelaku utama) dan medepleger (pelaku yang turut serta).
Skripsi ini membahas bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pleger dan medepleger dalam kasus pembunuhan berencana berdasarkan Putusan No.
51/Pid/2023/PT.
TJS, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati kepada dua pelaku yang memiliki tingkat keterlibatan berbeda, dengan mengacu pada Pasal 55 KUHP.
Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan terhadap undang-undang dan studi kasus.
Data dikumpulkan dari kajian literatur dan penelaahan dokumen, khususnya Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.
51/Pid/2023/PT.
TJS.
Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap pleger dan medepleger yang terlibat secara bersama-sama dalam kejahatan tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman dijatuhkan kepada pleger dan medepleger dalam kasus pembunuhan berencana, meskipun peran dan tingkat keterlibatan keduanya sama-sama penting dalam terjadinya kejahatan, sehingga dijatuhi hukuman yang sama, yaitu pidana mati.
Dalam pertimbangannya, hakim juga memperhatikan unsur keadilan, efek jera, dan perlindungan masyarakat.
Namun, pemberian pidana mati terhadap medepleger memunculkan perdebatan, khususnya terkait proporsionalitas hukuman, karena Pasal 55 KUHP mengatur perlunya pembedaan tanggung jawab antar pelaku dalam tindak pidana bersama.

Related Results

ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
Akibat Hukum Dari Pembunuhan Berencana Terhadap PNS Sebagai Saksi Kunci Tindak Pidana Korupsi
Akibat Hukum Dari Pembunuhan Berencana Terhadap PNS Sebagai Saksi Kunci Tindak Pidana Korupsi
Pembunuhan berencana merupakan perbuatan yang melanggar hukum, tidak berprikemanusiaan dan dilarang oleh agama. Tindakan pembunuhan berencana, termasuk masalah hukum yang perlu dik...
UNSUR RENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
UNSUR RENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
ABSTRAKTindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu. Namun, pengertian dan syarat unsur berencana da...
Pembunuhan Dengan Mutilasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam
Pembunuhan Dengan Mutilasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam
Abstract: This article discusses the crime of murder with mutilation according to the Criminal Code and the Islamic Criminal Law. Murder with mutilation murder is committed by the ...
Pembunuhan Berencana Antasari Azhar Kepada Nasrudin Zulkarnain
Pembunuhan Berencana Antasari Azhar Kepada Nasrudin Zulkarnain
Latar Belakang : Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu. Namun, pengertian dan syarat unsur be...
Pembunuhan Berencana Antasari Azhar Kepada Nasrudin Zulkarnain
Pembunuhan Berencana Antasari Azhar Kepada Nasrudin Zulkarnain
Latar Belakang : Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu. Namun, pengertian dan syarat unsur be...
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kabupaten Bener Meriah
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kabupaten Bener Meriah
Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str. dan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str. di...
BANTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
BANTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
Pemberian bantuan hukum merupakan jaminan atas hak-hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang setara di muka hukum, termasuk di dalamnya hak-hak seseorang yang telah melakukan ...

Back to Top