Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Tanggung Jawab Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Glorifikasi Pelaku Pelecehan Seksual pada Media Elektronik

View through CrossRef
 With an audiovisual display, it is easy for the audience to know the message conveyed. supervising the administration of local governments in accordance with Article 1 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 79 of 2005 concerning Guidelines for the Guidance and Supervision of Regional Government Administration. The Indonesian Broadcasting Commission is an institution that oversees every broadcast that is broadcast with the aim that all broadcasts that are broadcast do not violate the norms that apply in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the legal regulation of public broadcasting in electronic media, and to understand the responsibilities of KPI in broadcasting the glorification of sexual harassment perpetrators. This research uses a normative research method using a statutory approach and a conceptual approach in analyzing the problem. The legal regulation on public broadcasting is regulated in Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting which is the main legal material in this research, which  supported by legal journals and books. Data collection techniques used are recording and sorting information. In the results of this research, it was found that the Broadcasting Law regulates the issue of legal provisions and regulations regarding broadcasting service providers regarding KPI in charge of regulating matters regarding broadcasting. The Indonesian Supervision Commission has responsibility for glorification cases committed by sexual harassment perpetrators, in accordance with Law No. 32 of 2002 article 8 paragraph (3) concerning broadcasting.
Title: Tanggung Jawab Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Glorifikasi Pelaku Pelecehan Seksual pada Media Elektronik
Description:
 With an audiovisual display, it is easy for the audience to know the message conveyed.
supervising the administration of local governments in accordance with Article 1 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia No.
79 of 2005 concerning Guidelines for the Guidance and Supervision of Regional Government Administration.
The Indonesian Broadcasting Commission is an institution that oversees every broadcast that is broadcast with the aim that all broadcasts that are broadcast do not violate the norms that apply in Indonesia.
The purpose of this research is to analyze the legal regulation of public broadcasting in electronic media, and to understand the responsibilities of KPI in broadcasting the glorification of sexual harassment perpetrators.
This research uses a normative research method using a statutory approach and a conceptual approach in analyzing the problem.
The legal regulation on public broadcasting is regulated in Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting which is the main legal material in this research, which  supported by legal journals and books.
Data collection techniques used are recording and sorting information.
In the results of this research, it was found that the Broadcasting Law regulates the issue of legal provisions and regulations regarding broadcasting service providers regarding KPI in charge of regulating matters regarding broadcasting.
The Indonesian Supervision Commission has responsibility for glorification cases committed by sexual harassment perpetrators, in accordance with Law No.
32 of 2002 article 8 paragraph (3) concerning broadcasting.

Related Results

Urgensi Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Adat di Kabupaten Buleleng
Urgensi Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Adat di Kabupaten Buleleng
Berbagai motif kejahatan seksual berkembang dalam dua dekade ini. Berkembangnya teknologi informasi serta arus globalisasi menambah kembali deretan modus operandi baru dalam kejaha...
Penerapan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Muka Hukum Indonesia
Penerapan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Muka Hukum Indonesia
Kasus pelecehan seksual merupakan permasalahan hukum yang kerap terjadi di muka hukum Indonesia. Hal ini bukan hanya karena opini semata melainkan banyaknya fakta-fakta kasus pelec...
Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Penyiaran Mengenai Perizinan Penyiaran Berbasis Internet di Indonesia
Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Penyiaran Mengenai Perizinan Penyiaran Berbasis Internet di Indonesia
Penelitian ini mengkaji mengenai urgensi terkait pembaharuan Undang-Undang Penyiaran mengenai perizinan penyiaran berbasis internet di Indonesia. Perkembangan internet yang terus b...
URGENSI PENGATURAN HUKUM PENYIARAN ACEH BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENGAKTUALISASI NILAI ISLAM DAN BUDAYA MASYARAKAT ACEH
URGENSI PENGATURAN HUKUM PENYIARAN ACEH BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENGAKTUALISASI NILAI ISLAM DAN BUDAYA MASYARAKAT ACEH
Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1). Pengaturan Hukum Penyiaran Aceh dalam mengaktualisasi nilai keislaman dan Kearifan budaya local masyarakat Aceh (2) Program Penyiaran Ac...
PROGRAM ACARA GEGIRANG SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI BERLANDASKAN AGAMA HINDU DI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP) TVRI STASIUN BALI
PROGRAM ACARA GEGIRANG SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI BERLANDASKAN AGAMA HINDU DI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP) TVRI STASIUN BALI
Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Stasiun Bali merupakan salah stasiun televisi lokal milik pemerintah Republik Indonesia yang dekat dengan budaya masyarakat setempat. Selain pen...
Studi Kasus Dampak Pelecehan Oleh Keluarga Dekat Pada Perempuan
Studi Kasus Dampak Pelecehan Oleh Keluarga Dekat Pada Perempuan
Pelecehan seksual dapat terjadi kapanpun, dimanapun tidak mengenal tempat, waktu, ras, bahkan jenis kelamin. Beberapa data menunjukkan bahwa kebanyakan korban pelecehan seksual ada...
ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PELECEHAN SEKSUAL DI KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) PADA SITUS BERITA KOMPAS.COM
ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PELECEHAN SEKSUAL DI KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) PADA SITUS BERITA KOMPAS.COM
Dilatarbelakangi ramainya perbincangan kasus pelecehan seksual yang menimpa salah satu karyawan di Komisi Penyiaran Indoneisa (KPI) yang berhasil membuat gempar warganet akan surat...
HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL KEPADA REMAJA DI SMAN 26 BATAM
HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL KEPADA REMAJA DI SMAN 26 BATAM
Latar Belakang : Kekerasan seksual adalah praktek seksual yang dinilai menyimpang karena dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama sert...

Back to Top