Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

KONSEP PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERKARA KEPAILITAN

View through CrossRef
ABSTRAKPenelitian ini mempermasalahkan pembuktian sederhana dalam proses kepailitan terkait kewajiban pemberitahuan adanya peralihan piutang (cessie) kepada debitur. Putusan Nomor 02/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.Niaga.Mks telah mengabulkan permohonan kreditur cessionaries yang dikuatkan oleh Putusan Nomor 19 K/PDT.SUSPAILIT/2015, namun pada upaya hukum peninjauan kembali majelis hakim justru mengabulkan permohonan peninjauan kembali dengan alasan pembuktian sederhana terhadap cessie belum diberitahukan kepada debitur secara resmi melalui juru sita pengadilan. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana konsep pembuktian sederhana dalam kepailitan terhadap kewajiban pemberitahuan pengalihan piutang (cessie) pada pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah konsep pembuktian sederhana di dalam pembuktian kepailitan tidak ada kewajiban pemberitahuan secara resmi melalui juru sita pengadilan karena Pasal 613 BW tidak mengaturnya, pemberitahuan hanya diajukan secara tertulis dan bisa kapanpun diberitahukan kepada debitur. Kata kunci: kepailitan, pembuktian sederhana, cessie.ABSTRACTThis analysis intends to question the simple proof in bankruptcy proceedings related to the transition of receivable notification obligation (cessie) to the debtors. The Commercial Court Decision Number 02/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.Niaga.Mks has granted the petitions of creditor’s cessionary which was strengthened by the Supreme Court Decision Number 19 K/PDT.SUSPAILIT/2015, but on the judicial review attempt, the Supreme Court has granted the petition for the judicial review on the grounds that a simple proof of cessie has not been officially disclosed to the debtor through a court bailiff. The formulation of this research problem is how the concept of simple proof in bankruptcy proceeding to the obligation of notification of transfer of receivables (cessie) in the consideration of Court Decision Number 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015. The research method of this analysis is normative legal research. This analysis resolves thatin the simple proof concept of the bankruptcy proceedings, there is no obligation of official notice through the court bailiff because it is not set on Article 613 of Indonesia Civil Code Law, so the notification is only submitted in writing and may at any time be notified to the debtor. Keywords: bankruptcy, simple proof, cessie.
Title: KONSEP PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERKARA KEPAILITAN
Description:
ABSTRAKPenelitian ini mempermasalahkan pembuktian sederhana dalam proses kepailitan terkait kewajiban pemberitahuan adanya peralihan piutang (cessie) kepada debitur.
Putusan Nomor 02/PDT.
SUS.
PAILIT/2014/PN.
Niaga.
Mks telah mengabulkan permohonan kreditur cessionaries yang dikuatkan oleh Putusan Nomor 19 K/PDT.
SUSPAILIT/2015, namun pada upaya hukum peninjauan kembali majelis hakim justru mengabulkan permohonan peninjauan kembali dengan alasan pembuktian sederhana terhadap cessie belum diberitahukan kepada debitur secara resmi melalui juru sita pengadilan.
Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana konsep pembuktian sederhana dalam kepailitan terhadap kewajiban pemberitahuan pengalihan piutang (cessie) pada pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali Nomor 125 PK/PDT.
SUS-PAILIT/2015.
Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif.
Kesimpulan penelitian ini adalah konsep pembuktian sederhana di dalam pembuktian kepailitan tidak ada kewajiban pemberitahuan secara resmi melalui juru sita pengadilan karena Pasal 613 BW tidak mengaturnya, pemberitahuan hanya diajukan secara tertulis dan bisa kapanpun diberitahukan kepada debitur.
Kata kunci: kepailitan, pembuktian sederhana, cessie.
ABSTRACTThis analysis intends to question the simple proof in bankruptcy proceedings related to the transition of receivable notification obligation (cessie) to the debtors.
The Commercial Court Decision Number 02/PDT.
SUS.
PAILIT/2014/PN.
Niaga.
Mks has granted the petitions of creditor’s cessionary which was strengthened by the Supreme Court Decision Number 19 K/PDT.
SUSPAILIT/2015, but on the judicial review attempt, the Supreme Court has granted the petition for the judicial review on the grounds that a simple proof of cessie has not been officially disclosed to the debtor through a court bailiff.
The formulation of this research problem is how the concept of simple proof in bankruptcy proceeding to the obligation of notification of transfer of receivables (cessie) in the consideration of Court Decision Number 125 PK/PDT.
SUS-PAILIT/2015.
The research method of this analysis is normative legal research.
This analysis resolves thatin the simple proof concept of the bankruptcy proceedings, there is no obligation of official notice through the court bailiff because it is not set on Article 613 of Indonesia Civil Code Law, so the notification is only submitted in writing and may at any time be notified to the debtor.
Keywords: bankruptcy, simple proof, cessie.

Related Results

KONSEP CORPORATE RESCUE DALAM KEPAILITAN DI INDONESIA
KONSEP CORPORATE RESCUE DALAM KEPAILITAN DI INDONESIA
Abstract Corporate Rescue Concept goal is to save company from bankruptcy so its business can be continued and the debts can be paid. This concept has been applied in other countri...
Prinsip Pembuktian Sederhana sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang
Prinsip Pembuktian Sederhana sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif Tidak sedikit dari para kreditor mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayara...
ANALISIS YURIDIS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS YURIDIS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
Yang melandasi dasar kebijakan perumusan pembalikan beban pembuktian dalam peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37 A, dan ...
Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dipailitkan
Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dipailitkan
Abstract   The right of encumbrance is one kind of guarantees that the debtor can promise to the creditor. In fu...
Kedudukan Klausula Arbitrase pada Kasus Kepailitan
Kedudukan Klausula Arbitrase pada Kasus Kepailitan
Hukum Arbitrase dan kepailitan itu sendiri pada dasarnya sudah ada sejak lama Pengundangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Kepailitan dan PKPU serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun ...
Pemeriksaan Setempat Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana
Pemeriksaan Setempat Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana
Research on local examinations by judges in criminal cases aims to find out and obtain a comprehensive picture regarding local examinations by judges in criminal cases. This resear...
AKIBAT HUKUM KETIDAK HADIRAN PRINSIPAL DALAM PROSES PERSIDANGAN GUGATAN SEDERHANA
AKIBAT HUKUM KETIDAK HADIRAN PRINSIPAL DALAM PROSES PERSIDANGAN GUGATAN SEDERHANA
Tujuan penelitian ini yang berjudul Akibat Hukum Ketidak Hadiran Prinsipal Dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis pen...
Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana di Pengadilan Negeri Tebo
Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana di Pengadilan Negeri Tebo
The Supreme Court of the Republic of Indonesia has issued a regulation on simple lawsuits in the form of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2015 concerning Procedures for...

Back to Top