Javascript must be enabled to continue!
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG MENGALAMI SENGKETA
View through CrossRef
The purpose of this study is to determine legal protection of the land rights certificate holders who have ownership disputes and the settlement of disputes over land ownership rights by promoting the principle of legal protection. This research is a kind of normative law. Object of research is the ownership certificates of land ownership disputes are experiencing.The results of the study, First: The legal protection against the certificate holder the right to land ownership disputes are experiencing can be done if: Certificate of land rights legally issued on behalf of the person or legal entity; Land diperloleh in good faith; ground controlled and maintained substantially; Within 5 years from the issuance of certificates of land rights, no one filed a written objection to the certificate holder and the head office of district/city land local or not filed a lawsuit to court over control of the land or the certificate issuance process. Second: Settlement of disputes over land ownership rights are: Settlement of disputes over land ownership rights with mengedepan- the principle of legal protection through the agency BPN; or through the courts, either in the Court of Common-related issues of land ownership rights or in the Court of the State Administration of related problems have grappled in procedures for issuance of certificates of land rights, dispute resolution through ADR, Settlement of disputes by based on the decision of the judge who put forward the principle of legal protection
Title: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG MENGALAMI SENGKETA
Description:
The purpose of this study is to determine legal protection of the land rights certificate holders who have ownership disputes and the settlement of disputes over land ownership rights by promoting the principle of legal protection.
This research is a kind of normative law.
Object of research is the ownership certificates of land ownership disputes are experiencing.
The results of the study, First: The legal protection against the certificate holder the right to land ownership disputes are experiencing can be done if: Certificate of land rights legally issued on behalf of the person or legal entity; Land diperloleh in good faith; ground controlled and maintained substantially; Within 5 years from the issuance of certificates of land rights, no one filed a written objection to the certificate holder and the head office of district/city land local or not filed a lawsuit to court over control of the land or the certificate issuance process.
Second: Settlement of disputes over land ownership rights are: Settlement of disputes over land ownership rights with mengedepan- the principle of legal protection through the agency BPN; or through the courts, either in the Court of Common-related issues of land ownership rights or in the Court of the State Administration of related problems have grappled in procedures for issuance of certificates of land rights, dispute resolution through ADR, Settlement of disputes by based on the decision of the judge who put forward the principle of legal protection.
Related Results
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Awal terkait Adanya Sertifikat Ganda
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Awal terkait Adanya Sertifikat Ganda
Sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan melalui proses pendaftaran tanah seharusnya memberikan kepastian mengenai subjek hak, objek tanah, serta hubungan hukum antara pemegang h...
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang Mengalami Sengketa Kepemilikan
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang Mengalami Sengketa Kepemilikan
Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Mengalami Sengketa Kepemilikan,” bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindunga...
PEMBATALAN SERTIPIKAT TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN TANPA ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
PEMBATALAN SERTIPIKAT TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN TANPA ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
Sertipikat hak atas tanah diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertanahan yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertipikat hak atas tanah yang telah terbit dimung...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
ABSTRAKHak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio manusia yang disebut juga dengan...
Peran PPAT Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Adat di Bali
Peran PPAT Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Adat di Bali
PTSL dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomar 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap....
KONVESI HAK MILIK ATAS TANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
KONVESI HAK MILIK ATAS TANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
Hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain di atas bidang tanah Hak Milik yang dimili...
KEPASTIAN HUKUM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK AKIBAT CACAT ADMINISTRATIF
KEPASTIAN HUKUM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK AKIBAT CACAT ADMINISTRATIF
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria telah memberikan landasan hukum baik bagi pemerintah dalam tugasnya sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undang...
Kepastian Hukum Atas Tanah Bekas Milik Adat Ditinjau Berdasarkan Peraturan yang Berlaku
Kepastian Hukum Atas Tanah Bekas Milik Adat Ditinjau Berdasarkan Peraturan yang Berlaku
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait kepastian hukum atas tanah bekas milik dat ditinjau berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam penulis...

