Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Tindak Pidana Cyberstalking di Media Sosial Menurut Prespektif Hukum Pidana Islam

View through CrossRef
This study discusses How Cyberstalking Crimes Are on Social Media and discusses How the Perspective of Islamic Criminal Law on Cyberstalking Crimes on Social Media. The purpose of this study is to find out about the sanctions for cyberstalking crimes both in positive criminal law and Islamic criminal law. This study uses normative legal research with a literature review type. The results of this study can be concluded that someone commits a cyberstalking crime on social media by taking actions to disturb, attack, threaten, harass, and force their victims to do something or not do something. By using the internet or technology such as smartphones, computers, or other technologies. With the intention of terrorizing, intimidating, and scaring the victim. Subject to the article on cyberstalking crimes, namely Article 29 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). Meanwhile, the punishment for cyberstalking perpetrators according to the perspective of Islamic criminal law is included in the category of ta'zir crimes, where this punishment is determined by the government or local authorities related to freedom (prison sentences and exile) which are of a learning nature to improve the behavior of cyberstalking perpetrators.  
Title: Tindak Pidana Cyberstalking di Media Sosial Menurut Prespektif Hukum Pidana Islam
Description:
This study discusses How Cyberstalking Crimes Are on Social Media and discusses How the Perspective of Islamic Criminal Law on Cyberstalking Crimes on Social Media.
The purpose of this study is to find out about the sanctions for cyberstalking crimes both in positive criminal law and Islamic criminal law.
This study uses normative legal research with a literature review type.
The results of this study can be concluded that someone commits a cyberstalking crime on social media by taking actions to disturb, attack, threaten, harass, and force their victims to do something or not do something.
By using the internet or technology such as smartphones, computers, or other technologies.
With the intention of terrorizing, intimidating, and scaring the victim.
Subject to the article on cyberstalking crimes, namely Article 29 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE).
Meanwhile, the punishment for cyberstalking perpetrators according to the perspective of Islamic criminal law is included in the category of ta'zir crimes, where this punishment is determined by the government or local authorities related to freedom (prison sentences and exile) which are of a learning nature to improve the behavior of cyberstalking perpetrators.
 .

Related Results

ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam
Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam
Tindak pidana aborsi di negara Thailand sudah pada tahap yang mengkhawatirkan dan dinyatakan sebagai perbuatan yang ilegal. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi tindak pida...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain dibekali ancaman pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. E...
KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN
KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN
Peradilan pidana terintegrasi dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan diperlukan singkronisasi subtansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan budaya hukum. Penel...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA POLITIK
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA POLITIK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukumpidana dalam menanggulangi tindak pidana politik, serta kebijakan hukumpidananya di masa mendatang. Metode p...

Back to Top