Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

URGENSI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM DUNIA INDUSTRI

View through CrossRef
A dispute must be resolved peacefully and through negotiations between the two parties to the dispute. Settlement of Industrial Relations Disputes can be done through litigation or non-litigation. There are 4 ways to resolve industrial relations disputes that can be used using non-litigation channels, including bipartite, conciliation, arbitration and mediation. The dispute resolution process is not carried out before the court, however there are some who need the assistance of a neutral third person so that an agreement can be quickly reached between the worker/laborer and the entrepreneur and so that it does not harm either of them. The Industrial Relations Court is a dispute resolution model that must be resolved when a dispute is discovered between workers/laborers and employers. The Industrial Relations Court plays an important role in resolving labor disputes in Indonesia. Based on Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes, PHI has the authority to examine, adjudicate and decide cases related to labor disputes. PHI's role in resolving labor disputes includes resolving disputes regarding rights, resolving interest disputes, resolving employment termination (PHK) disputes and resolving disputes between worker/labor unions within a company. The Industrial Relations Court (PHI) is expected to be able to resolve labor disputes in Indonesia fairly, quickly and cheaply so as to create harmonious industrial relations between workers/laborers and employers
Title: URGENSI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM DUNIA INDUSTRI
Description:
A dispute must be resolved peacefully and through negotiations between the two parties to the dispute.
Settlement of Industrial Relations Disputes can be done through litigation or non-litigation.
There are 4 ways to resolve industrial relations disputes that can be used using non-litigation channels, including bipartite, conciliation, arbitration and mediation.
The dispute resolution process is not carried out before the court, however there are some who need the assistance of a neutral third person so that an agreement can be quickly reached between the worker/laborer and the entrepreneur and so that it does not harm either of them.
The Industrial Relations Court is a dispute resolution model that must be resolved when a dispute is discovered between workers/laborers and employers.
The Industrial Relations Court plays an important role in resolving labor disputes in Indonesia.
Based on Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes, PHI has the authority to examine, adjudicate and decide cases related to labor disputes.
PHI's role in resolving labor disputes includes resolving disputes regarding rights, resolving interest disputes, resolving employment termination (PHK) disputes and resolving disputes between worker/labor unions within a company.
The Industrial Relations Court (PHI) is expected to be able to resolve labor disputes in Indonesia fairly, quickly and cheaply so as to create harmonious industrial relations between workers/laborers and employers.

Related Results

Penyelesaian Sengketa Melalui Ekstra Yudisial
Penyelesaian Sengketa Melalui Ekstra Yudisial
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penyelesaian sengketa melalui lembaga ekstra yudisial serta alasan mengapa putusan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut...
Frase ‘Antara Lain’ Sebagai Awal Alasan Yang Lain Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase
Frase ‘Antara Lain’ Sebagai Awal Alasan Yang Lain Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase
Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan hidup.Oleh sebab itulah Aristoteles menyebut manusia dengan “zoon politicon.” Memang menjadi se...
Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat
Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat
Peradilan adat merupakan suatu lembaga organik yang berperan dalam menyelesaikan sengketa dalam sistem hukum adat. Pada daerah Minangkabau berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Perda Prov. ...
Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum
Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum
Sengketa antara para pihak dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (lembaga Peradilan) ataupun non litigasi (di luar Pengadilan). Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yai...
Sinergitas Perguruan Tinggi dan Lembaga Arbitrase dalam Pembangunan Hukum Dibidang Penyelesaian Sengketa Bisnis
Sinergitas Perguruan Tinggi dan Lembaga Arbitrase dalam Pembangunan Hukum Dibidang Penyelesaian Sengketa Bisnis
AbstrakArbitrase sebagai sebuah instrumen penyelesaian sengketa sangat diperlukan dalam perkembangan hukum dan pembangunan hukum modern. Minimnya pengetahuan publik akan arbitrase ...
IMPLEMENTASI MAQASHID SYARI'AH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MAROS)
IMPLEMENTASI MAQASHID SYARI'AH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MAROS)
Seiring berkembangnya zaman yang disertai dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat, tentu ekonomi syariah tidak lepas dari pada permasalahan-permasala...
PERLUNYA LEMBAGA SITA EKSEKUSI PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
PERLUNYA LEMBAGA SITA EKSEKUSI PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai penyelesaian sengketa di dalam hubungan kerja antara pekerja dengan pengusa...
ARBITRASE PADA PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI SEKTOR JASA KEUANGAN
ARBITRASE PADA PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI SEKTOR JASA KEUANGAN
Perusahaan Asuransi terus meningkat disetiap tahunnya, namun tidak dapat dipungkir bahwa peningkatan konsumen asuransi seiring dengan meningkatnya pengaduan konsumen kepada Pelaku ...

Back to Top