Javascript must be enabled to continue!
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Atas Pemberian Upah Kerja Dibawah Upah Minimum Menurut Perspektif Hukum Di Indonesia
View through CrossRef
ABSTRACT
Welfare must be enjoyed for all people fairly and comprehensively. Welfare is also appropriate for workers. The legal dispute occurred in the city of Surabaya in the decision 714/Pid.Sus/2022/PN.Sby. In this case, PT Rakuda Furniture paid wages below the minimum wage. The defendant has the duty of being responsible for the company's operations in determining wages. What is the form of legal protection for workers/labourers for work wages that are given below the minimum wage? giving wages below the minimum can be subject to criminal sanctions based on Law No. 13 of 2003 concerning Manpower.This study uses normative research, namely using direct studies of regulations. And using an approach to cases (Case Approach), and a legal approach to statutory regulations (Statute Approach).The form of worker protection guarantee, namely Article 81 number 63 in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, emphasizes that employers who pay wages lower than the minimum wage are subject to criminal sanctions in accordance with Wirjono Prodjodikoro's aim to protect workers' rights in receiving fair wages and to make lessons educating or improving people who commit crimes. Companies paying wages below the minimum can be subject to criminal sanctions based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower in Article 185 and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation Article 88 E paragraph (2) states that Employers are prohibited from paying wages lower than the minimum wage, this provision is burdensome criminal responsibility is the responsibility of the management of the legal entity at PT Rakuda Furniture so that companies that provide wages below the minimum can be subject to criminal sanctions.
Keyword: Employment, Minimum Wage, Company
Universitas Putera Batam
Title: Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Atas Pemberian Upah Kerja Dibawah Upah Minimum Menurut Perspektif Hukum Di Indonesia
Description:
ABSTRACT
Welfare must be enjoyed for all people fairly and comprehensively.
Welfare is also appropriate for workers.
The legal dispute occurred in the city of Surabaya in the decision 714/Pid.
Sus/2022/PN.
Sby.
In this case, PT Rakuda Furniture paid wages below the minimum wage.
The defendant has the duty of being responsible for the company's operations in determining wages.
What is the form of legal protection for workers/labourers for work wages that are given below the minimum wage? giving wages below the minimum can be subject to criminal sanctions based on Law No.
13 of 2003 concerning Manpower.
This study uses normative research, namely using direct studies of regulations.
And using an approach to cases (Case Approach), and a legal approach to statutory regulations (Statute Approach).
The form of worker protection guarantee, namely Article 81 number 63 in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, emphasizes that employers who pay wages lower than the minimum wage are subject to criminal sanctions in accordance with Wirjono Prodjodikoro's aim to protect workers' rights in receiving fair wages and to make lessons educating or improving people who commit crimes.
Companies paying wages below the minimum can be subject to criminal sanctions based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower in Article 185 and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation Article 88 E paragraph (2) states that Employers are prohibited from paying wages lower than the minimum wage, this provision is burdensome criminal responsibility is the responsibility of the management of the legal entity at PT Rakuda Furniture so that companies that provide wages below the minimum can be subject to criminal sanctions.
Keyword: Employment, Minimum Wage, Company.
Related Results
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional
The role of house worker is very important in our daily life. Developing of work frame fo house worker are more extend and complex as advance as the era. Kencana foundation is foun...
KEBIJAKAN PENGUPAHAN UNTUK KESEJAHTERAAN PEKERJA HARIAN
KEBIJAKAN PENGUPAHAN UNTUK KESEJAHTERAAN PEKERJA HARIAN
Secara konstitusi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kelayakan penghidupan ini harus sesuai dengan nilai nilai kemanusiaan, artinya seorang peker...
ANALISIS PENETAPAN UPAH BURUH PETANI CABAI BERDASARKAN WAKTU KERJA MENURUT PERSPEKTIF IJĀRAḤ ‘ALA AL-‘AMAL
ANALISIS PENETAPAN UPAH BURUH PETANI CABAI BERDASARKAN WAKTU KERJA MENURUT PERSPEKTIF IJĀRAḤ ‘ALA AL-‘AMAL
Menentukan upah yang adil bagi seorang buruh sesuai ketentuan Islam bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Hukum Islam mengakui adanya perbedaan tingkat upah, karena adanya perbedaan...
Analisis Perlindungan Bagi Pekerja Buruh Maraknya PHK Berdasarkan Studi Kasus Pendemi Covid 19
Analisis Perlindungan Bagi Pekerja Buruh Maraknya PHK Berdasarkan Studi Kasus Pendemi Covid 19
Adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengurangi permasalahan Ketenagakerjaan contohnya permasalahan dalam pengupahan. Upah Minimum dan Up...
Formulasi Insentif Tenaga Kerja Berdasarkan Waktubaku Pada Pembuatan Paving Blok
Formulasi Insentif Tenaga Kerja Berdasarkan Waktubaku Pada Pembuatan Paving Blok
Dengan adanya upah insentif ini, maka pendapatan buruh akanbertambah, sehingga diharapkan dapat memotivasi buruh didalammelakukan pekerjaan dan produktivitas buruh juga akan semaki...
Mekanisme Pengupahan (Ujrah) pada Pengurus Masjid di Kabupaten Kubu Raya: Suatu Tinjauan Syariah
Mekanisme Pengupahan (Ujrah) pada Pengurus Masjid di Kabupaten Kubu Raya: Suatu Tinjauan Syariah
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pengupahan (ujrah) pada pengurus masjid di Kabupaten Kubu Raya dan menilai apakah mekanisme pengupahan (ujrah) pada peng...
Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pemotongan Upah Pegawai Akibat Terjadinya Kerugian karena Kelalaian dan Kedisiplinan Kerja di Kawasan Cicalengka
Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pemotongan Upah Pegawai Akibat Terjadinya Kerugian karena Kelalaian dan Kedisiplinan Kerja di Kawasan Cicalengka
Abstract. Wages are workers' rights expressed in the form of money or goods as compensation for their work. However, in reality, in the transaction process there are still many dis...
Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat
Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat
Pokok masalah dalam dalam penelitian ini adalah Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan sebagai motifasi bagi pengusaha dan tenaga kerja akan pentingnya perlindungan diri...

