Javascript must be enabled to continue!
POTRET TREN DAN EVALUASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU 2024
View through CrossRef
This study aims to examine the portrait of trends and evaluation of law enforcement of election crimes in 2024. This is because elections are one of the means to realize democracy in Indonesia. As a way to elect representatives who will represent the people in government, the people always look forward to this sacred agenda. Unfortunately, this sacred agenda is still tainted by various criminal acts despite the existence of laws and regulations that prohibit all forms of dirty practices in elections. This can reduce citizens' enthusiasm and trust in the organization of elections, which in turn can degrade the role of elections as a means of democracy and undermine democratic values. This research is an exploratory study that seeks to explore trends in criminal offenses in the 2024 elections and things that need to be evaluated from law enforcement of criminal offenses in the 2024 elections. The criminal offense trends in the 2024 elections are violations of the neutrality of ASN and state officials, the practice of money politics, and illegal campaign funds. These three cases deviate from the theory of public law protection and the theory of good governance, and injure legal certainty and the principle of openness in the general principles of good governance (AAUPB). There are still shortcomings and obstacles in law enforcement of election crimes in 2024, both in terms of legal structure, legal substance, and legal culture. Therefore, for better elections in the future, the government must take strategic steps in handling election crimes, including through reformulation of the Election Law, special guidance on the integrity of ASN, state officials, and the Gakkumdu Center, as well as improving public welfare and education.
Universitas Islam Negeri Salatiga
Title: POTRET TREN DAN EVALUASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU 2024
Description:
This study aims to examine the portrait of trends and evaluation of law enforcement of election crimes in 2024.
This is because elections are one of the means to realize democracy in Indonesia.
As a way to elect representatives who will represent the people in government, the people always look forward to this sacred agenda.
Unfortunately, this sacred agenda is still tainted by various criminal acts despite the existence of laws and regulations that prohibit all forms of dirty practices in elections.
This can reduce citizens' enthusiasm and trust in the organization of elections, which in turn can degrade the role of elections as a means of democracy and undermine democratic values.
This research is an exploratory study that seeks to explore trends in criminal offenses in the 2024 elections and things that need to be evaluated from law enforcement of criminal offenses in the 2024 elections.
The criminal offense trends in the 2024 elections are violations of the neutrality of ASN and state officials, the practice of money politics, and illegal campaign funds.
These three cases deviate from the theory of public law protection and the theory of good governance, and injure legal certainty and the principle of openness in the general principles of good governance (AAUPB).
There are still shortcomings and obstacles in law enforcement of election crimes in 2024, both in terms of legal structure, legal substance, and legal culture.
Therefore, for better elections in the future, the government must take strategic steps in handling election crimes, including through reformulation of the Election Law, special guidance on the integrity of ASN, state officials, and the Gakkumdu Center, as well as improving public welfare and education.
Related Results
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024
Pemanfaatan teknologi pada pelaksanaan Pemilu 2024 perlu didukung pengaturan tindak pidana pemilu elektronik. Tindak pidana pemilu elektronik merupakan ancaman pidana terhadap tind...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
Resume partai politik dan pemilihan umum“Partai politik dan sistem pemilu” Partai politik dan sistem pemilu saling berkaitan satu sama lain. Partai politik tanpa sistem pemilu yang...
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BULELENG
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BULELENG
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tindak pidana pemilu di Kabupaten Buleleng. Tindak pidana tersebut meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dala...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia b...
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Demi Terwujudnya Demokrasi di Indonesia
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Demi Terwujudnya Demokrasi di Indonesia
Kejahatan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) di Indonesia sejak masa Orde Baru hingga Reformasi mengalami peningkatan di setiap penyelenggaraanya. Tujuan penelitian ini adala...

