Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

KEBIJAKAN FORMULASI TERKAIT KONSEPSI RECHTERLIJKE PARDON (PERMAAFAN HAKIM) DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

View through CrossRef
The effort of reforming criminal law in Indonesia, particularly the regulations, has been conducted since 1963, proven by the formulation of Penal Code Bill, however, until now, the Penal Code Bill has not been passed. One of the ideas in the Penal Code Bill is the concept of Rechterlijk Pardon. This concept is crystallized because of the current criminal law is too rigid and lack of humanity sense in applying to minor cases.This research aims to describe the concept of Rechterlijk Pardon and the basis of the concept in the Penal Code Bill in Indonesia. The result of the research is that the concept of Rechterlijk Pardon desires that in imposing criminal sanctions, the judges shall not only consider the criminal act and criminal responsibility, but also the objectives and guidelines of imposing criminal sanctions. The objectives and guidelines have been explicitly regulated in Article 55 and 56 of Penal Code Bill. Whenever the judges believe that imposing criminal sanctions is not consistent with its purpose and guidelines, the judges is possible to give pardon. The essence of this concept is that when the prosecutor successfully proves its indictment and the perpetrator was given pardon by the judges, there will be no criminal sanctions that will be imposed on the perpetrator. The form of the verdict is a guilty verdict without punishment. The basis of this concept are the philosophical, sociological, juridical, and teoritical basis.
Title: KEBIJAKAN FORMULASI TERKAIT KONSEPSI RECHTERLIJKE PARDON (PERMAAFAN HAKIM) DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Description:
The effort of reforming criminal law in Indonesia, particularly the regulations, has been conducted since 1963, proven by the formulation of Penal Code Bill, however, until now, the Penal Code Bill has not been passed.
One of the ideas in the Penal Code Bill is the concept of Rechterlijk Pardon.
This concept is crystallized because of the current criminal law is too rigid and lack of humanity sense in applying to minor cases.
This research aims to describe the concept of Rechterlijk Pardon and the basis of the concept in the Penal Code Bill in Indonesia.
The result of the research is that the concept of Rechterlijk Pardon desires that in imposing criminal sanctions, the judges shall not only consider the criminal act and criminal responsibility, but also the objectives and guidelines of imposing criminal sanctions.
The objectives and guidelines have been explicitly regulated in Article 55 and 56 of Penal Code Bill.
Whenever the judges believe that imposing criminal sanctions is not consistent with its purpose and guidelines, the judges is possible to give pardon.
The essence of this concept is that when the prosecutor successfully proves its indictment and the perpetrator was given pardon by the judges, there will be no criminal sanctions that will be imposed on the perpetrator.
The form of the verdict is a guilty verdict without punishment.
The basis of this concept are the philosophical, sociological, juridical, and teoritical basis.

Related Results

Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis apakah hukumpidana adat memiliki urgensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana nasional danpengaturan hukum ...
ARAH PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN KONTRIBUSI HUKUM PIDANA ADAT DI TENGAH PLURALISME HUKUM INDONESIA
ARAH PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN KONTRIBUSI HUKUM PIDANA ADAT DI TENGAH PLURALISME HUKUM INDONESIA
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ara pembaharuan hukum pidana Indonesia di tengah pluralisme hukum Indonesia; dan kontribusi hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana ...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia b...
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di Indonesia, dan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terha...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
Secara sejarah, upaya alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Contohnya terlihat dalam Pasal 82 Ki...

Back to Top