Javascript must be enabled to continue!
Efektivitas Penerapan Konvensi MARPOL dalam Menekan Pencemaran Lingkungan Laut
View through CrossRef
The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) is a global legal instrument that plays a central role in protecting the marine environment from the impacts of shipping operations. This article aims to analyze the effectiveness of MARPOL implementation both globally and in Indonesia, taking into account institutional, technological, and maritime economic dimensions. The study employs a qualitative descriptive approach supported by secondary data derived from official International Maritime Organization (IMO) documents, Tokyo Memorandum of Understanding (Tokyo MoU) annual reports, scholarly publications, and Indonesian government reports covering the period 2015–2025. The findings indicate that, at the global level, MARPOL has been effective in curbing marine pollution through strengthened monitoring systems, adoption of environmentally friendly shipping technologies, and incentive mechanisms for the maritime industry. Advanced economies such as Japan, the Republic of Korea, and several European states have achieved high levels of compliance owing to cross-sectoral policies and robust financial support. In contrast, MARPOL implementation in Indonesia remains constrained by weak law enforcement, inadequate port reception facilities, and the high costs associated with adopting low-emission technologies. Major obstacles include limited port infrastructure, insufficient crew training on ship waste management, and low environmental awareness within the shipping sector. To optimize MARPOL implementation, the study recommends strategies to strengthen institutional capacity, provide incentives for green technologies, and enhance international cooperation. With these measures, the effectiveness of MARPOL in reducing marine pollution in Indonesia is expected to improve substantially and sustainably.
Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
Title: Efektivitas Penerapan Konvensi MARPOL dalam Menekan Pencemaran Lingkungan Laut
Description:
The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) is a global legal instrument that plays a central role in protecting the marine environment from the impacts of shipping operations.
This article aims to analyze the effectiveness of MARPOL implementation both globally and in Indonesia, taking into account institutional, technological, and maritime economic dimensions.
The study employs a qualitative descriptive approach supported by secondary data derived from official International Maritime Organization (IMO) documents, Tokyo Memorandum of Understanding (Tokyo MoU) annual reports, scholarly publications, and Indonesian government reports covering the period 2015–2025.
The findings indicate that, at the global level, MARPOL has been effective in curbing marine pollution through strengthened monitoring systems, adoption of environmentally friendly shipping technologies, and incentive mechanisms for the maritime industry.
Advanced economies such as Japan, the Republic of Korea, and several European states have achieved high levels of compliance owing to cross-sectoral policies and robust financial support.
In contrast, MARPOL implementation in Indonesia remains constrained by weak law enforcement, inadequate port reception facilities, and the high costs associated with adopting low-emission technologies.
Major obstacles include limited port infrastructure, insufficient crew training on ship waste management, and low environmental awareness within the shipping sector.
To optimize MARPOL implementation, the study recommends strategies to strengthen institutional capacity, provide incentives for green technologies, and enhance international cooperation.
With these measures, the effectiveness of MARPOL in reducing marine pollution in Indonesia is expected to improve substantially and sustainably.
Related Results
PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN
PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya pencemaran lingkungan laut di wilayah perairan Indonesia dan bagaimana penanggulangan pencemaran lingk...
PENCEMARAN LAUT KAPAL MV EVER JUDGER PANAMA DI BALIKPAPAN BERDASARKAN MARPOL CONVENTION
PENCEMARAN LAUT KAPAL MV EVER JUDGER PANAMA DI BALIKPAPAN BERDASARKAN MARPOL CONVENTION
Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal, 1973, diadopsi oleh Konferensi Internasional tentang Pencemaran Laut yang diselenggarakan oleh IMO. Konvensi tersebut...
Kearifan Lokal Sukur Laut Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut di Pesisir Pantai Pamayang Kecamatan Cipatujah
Kearifan Lokal Sukur Laut Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut di Pesisir Pantai Pamayang Kecamatan Cipatujah
Kearifan lokal tradisi Syukur Laut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar pesisir pantai Pamayangsari. Kegiatan ini memiliki nilai nilai tradisi yang bisa dikaji...
BAGAIMANA EFEKTIVITAS PENERAPAN MARPOL PADA KAPAL-KAPAL DI PELABUHAN PANTOLOAN
BAGAIMANA EFEKTIVITAS PENERAPAN MARPOL PADA KAPAL-KAPAL DI PELABUHAN PANTOLOAN
Efek pembuangan sampah di laut membawa kerugian yang sangat besar bagi negara yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Kerusakan ekosistem di laut membuat produktivitas laut...
Strategi Peningkatan Kelompok Nelayan Melalui Diversifikasi dan Pemasaran Produk Olahan Rumput Laut
Strategi Peningkatan Kelompok Nelayan Melalui Diversifikasi dan Pemasaran Produk Olahan Rumput Laut
Desa Tanailandu merupakan merupakan desa yang berada di Kabupaten Buton Tengah penghasil rumput laut. Rumput laut dikembangkan dengan memanfaatkan sepanjang Pantai desa oleh kelomp...
DAMPAK PENCEMARAN TANAH DAN LANGKAH PENCEGAHAN
DAMPAK PENCEMARAN TANAH DAN LANGKAH PENCEGAHAN
Tanah merupakan bagian penting dalam menunjang kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Seperti kita ketahui rantai makanan bermula dari tumbuhan. Manusia, hewan hidup dari tumbuhan. ...
Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan
Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan
Sengketa Laut Tiongkok Selatan merupakan sengketa terpanas di abad ke-21, dimana Tiongkok, Amerika Serikat dan sebagian besar anggota ASEAN terlibat secara tak langsung. Adapun 3 (...
PENANGGULANGAN PENCEMARAN TELUK JAKARTA UNTUK MENURUNKAN EMISI KARBON
PENANGGULANGAN PENCEMARAN TELUK JAKARTA UNTUK MENURUNKAN EMISI KARBON
Emisi Karbon merupakan pembakaran senyawa yang memiliki kandungan karbon, seperti solar, LPJ, CO2, dan bahan bakar lainnya. Dari pembakaran tersebut membuat terkeluarnya gas yang a...

