Javascript must be enabled to continue!
BAGAIMANA EFEKTIVITAS PENERAPAN MARPOL PADA KAPAL-KAPAL DI PELABUHAN PANTOLOAN
View through CrossRef
Efek pembuangan sampah di laut membawa kerugian yang sangat besar bagi negara yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Kerusakan ekosistem di laut membuat produktivitas laut menjadi tidak seimbang sehingga banyak biota laut yang rusak dan/atau mati, ini juga berdampak buruk terhadap kesejahteraan nelayan. Banyaknya pencemaran laut yang terjadi membuat negara-negara berupaya untuk mengatasi pencemaran sampah di laut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur pencegahan pencemaran sampah yang dilakukan oleh kapal laut dan implementasinya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan dan menyusun secara sistematis untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan tentang pencegahan pencemaran laut yang disebabkan oleh kapal sehingga IMO (international maritime organization), mengeluarkan peraturan- peraturan yang ditegaskan di dalam MARPOL (Marine Polution) 73/78 Annex V Tentang „ Pencegahan Pencemaran Oleh Sampah‟ yang mempersyaratkan Garbage Management Plan atau Prosedur Penanganan Sampah di kapal dengan maksud menyediakan sebuah sistematis jalannya pelaksanaan dan kontrol dari sampah di kapal yang telah diatur dalam MARPOL Annex V. Telah memuat secara rinci dan jelas upaya pencegahan pencemaran bisa dilakukan dengan baik oleh setiap negara, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan di Laut Indonesia juga memuat beberapa ketentuan yang sama. Berdasarkan peraturan internasional dan peraturan hukum nasional Indonesia sudah sesuai namun dalam pelaksanaannya di lapangan setiap perusahaan kapal belum dengan teliti memeriksa setiap kelengkapan dan kondisi kapal sehingga terjadi beberapa kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian, yang pada gilirannya akan menimbulkan pencemaran.
Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
Title: BAGAIMANA EFEKTIVITAS PENERAPAN MARPOL PADA KAPAL-KAPAL DI PELABUHAN PANTOLOAN
Description:
Efek pembuangan sampah di laut membawa kerugian yang sangat besar bagi negara yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan.
Kerusakan ekosistem di laut membuat produktivitas laut menjadi tidak seimbang sehingga banyak biota laut yang rusak dan/atau mati, ini juga berdampak buruk terhadap kesejahteraan nelayan.
Banyaknya pencemaran laut yang terjadi membuat negara-negara berupaya untuk mengatasi pencemaran sampah di laut.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur pencegahan pencemaran sampah yang dilakukan oleh kapal laut dan implementasinya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif.
Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan dan menyusun secara sistematis untuk menarik kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan tentang pencegahan pencemaran laut yang disebabkan oleh kapal sehingga IMO (international maritime organization), mengeluarkan peraturan- peraturan yang ditegaskan di dalam MARPOL (Marine Polution) 73/78 Annex V Tentang „ Pencegahan Pencemaran Oleh Sampah‟ yang mempersyaratkan Garbage Management Plan atau Prosedur Penanganan Sampah di kapal dengan maksud menyediakan sebuah sistematis jalannya pelaksanaan dan kontrol dari sampah di kapal yang telah diatur dalam MARPOL Annex V.
Telah memuat secara rinci dan jelas upaya pencegahan pencemaran bisa dilakukan dengan baik oleh setiap negara, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan di Laut Indonesia juga memuat beberapa ketentuan yang sama.
Berdasarkan peraturan internasional dan peraturan hukum nasional Indonesia sudah sesuai namun dalam pelaksanaannya di lapangan setiap perusahaan kapal belum dengan teliti memeriksa setiap kelengkapan dan kondisi kapal sehingga terjadi beberapa kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian, yang pada gilirannya akan menimbulkan pencemaran.
Related Results
Tingkat Pencapaian Standar Waktu Pelayanan Pemanduan Kapal (Approach Time) di Pelabuhan Parepare
Tingkat Pencapaian Standar Waktu Pelayanan Pemanduan Kapal (Approach Time) di Pelabuhan Parepare
Kinerja pelayanan pelabuhan adalah indikator untuk menilai hasil kerja suatu pelabuhan pada periode tertentu dan menggambarkan tingkat pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa...
STRATEGI PELAYANAN JASA KEAGENAN KAPAL DI PELAYARAN NASIONAL INDONESIA CABANG BATAM
STRATEGI PELAYANAN JASA KEAGENAN KAPAL DI PELAYARAN NASIONAL INDONESIA CABANG BATAM
Pelayanan jasa keagenan kapal telah berjalan dengan baik, namun masih ditemui permasalahan diantaranya ialah: kurangnya keamanan dalam pelayanan jasa keagenan, adanya keterlambatan...
ANALISIS KONDISI SANITASI KAPAL PENUMPANG YANG SANDAR DI PELABUHAN KEPULAUAN SELAYAR
ANALISIS KONDISI SANITASI KAPAL PENUMPANG YANG SANDAR DI PELABUHAN KEPULAUAN SELAYAR
Masalah sanitasi merupakan hal penting yang mendukung tercapainya kesehatan masyarakat baik yang ada diwilayah pelabuhan maupun sekitarnya, pelabuhan yang bersih aman dan nyaman da...
ANALISIS KONDISI SANITASI KAPAL PENUMPANG YANG SANDAR DI PELABUHAN KEPULAUAN SELAYAR
ANALISIS KONDISI SANITASI KAPAL PENUMPANG YANG SANDAR DI PELABUHAN KEPULAUAN SELAYAR
Masalah sanitasi merupakan hal penting yang mendukung tercapainya kesehatan masyarakat baik yang ada diwilayah pelabuhan maupun sekitarnya, pelabuhan yang bersih aman dan nyaman da...
Aspek Hukum Kapal Patroli Terkait Pengawasan Keselamatan Pelayaran
Aspek Hukum Kapal Patroli Terkait Pengawasan Keselamatan Pelayaran
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan Kapal Patroli dalam melakukan pengawasan keselamatan pelayaran di laut dalam wilayah kerja Kantor KSOP Kelas...
Fishery Harbor Needs Analysis for Fishery Vessel Activities in Ocean Bungus Fishery, West Sumatra Province
Fishery Harbor Needs Analysis for Fishery Vessel Activities in Ocean Bungus Fishery, West Sumatra Province
Besar kecilnya kolam pelabuhan akan berpengaruh terhadap jumlah kapal yang akan berlabuh. Tujuan penelian ini adalah untuk mengetahui besar kebutuhan kolam pelabuhan dan mengetahui...
TSUNAMI DAN KECELAKAAN KAPAL
TSUNAMI DAN KECELAKAAN KAPAL
<p>Tsunami is a natural phenomenon that occurs suddenly. This occurs due to tectonic earthquakes, they are fault tectonic earthquake rises and a fault tectonic earthquake dow...
EVALUASI KINERJA OPERASIONAL PELABUHAN MALAHAYATI DALAM MENDUKUNG TOL LAUT INDONESIA
EVALUASI KINERJA OPERASIONAL PELABUHAN MALAHAYATI DALAM MENDUKUNG TOL LAUT INDONESIA
Pelabuhan Malahayati merupakan salah satu pelabuhan yang tertua di Aceh. PT. Pelindo I mengambil alih pelabuhan ini pada tahun 1970. Pelabuhan ini masuk dalam kriteria pelabuhan um...

