Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana dalam Bidang Ketenagakerjaan

View through CrossRef
Cases of criminal acts of trafficking in persons in certain cases are usually related to cases of criminal acts in the field of employment. To achieve legal certainty in law enforcement, especially for perpetrators of trafficking in persons and crimes in the field of employment, the principle of a legal state that has legislation as its rules is needed, law enforcement officers who are professional, have integrity and discipline, so that the law becomes a central thing in regulating and controlling the life of the nation and state. The crime of human trafficking is a general criminal case in which the prosecutor's handling process acts as a Public Prosecutor and other authorities are regulated by law. The prosecutor's office in the law enforcement process in Indonesia handles various types of criminal cases, one of which is the crime of human trafficking and employment crimes. This research aims to find out the role of the Republic of Indonesia Prosecutor's Office in Law Enforcement against Human Trafficking Crimes and Crimes in the Employment Sector. The approach method used in this research is normative juridical research (normative legal research method). The crime of trafficking in persons and the crime of employment have an interrelated modus operandi, where in this case there is an act of recruiting several people to serve as workers for a company, but these workers experience physical and psychological exploitation. In the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 3 of 2024 concerning the Fourth Amendment to the Attorney General's Regulation Number PER-006/A/Ja/07/2017 concerning the Organization and Work Procedures of the Republic of Indonesia Prosecutor's Office contains the authority of the Prosecutor's Office in handling Human Trafficking and Employment Crime Cases.
Title: Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana dalam Bidang Ketenagakerjaan
Description:
Cases of criminal acts of trafficking in persons in certain cases are usually related to cases of criminal acts in the field of employment.
To achieve legal certainty in law enforcement, especially for perpetrators of trafficking in persons and crimes in the field of employment, the principle of a legal state that has legislation as its rules is needed, law enforcement officers who are professional, have integrity and discipline, so that the law becomes a central thing in regulating and controlling the life of the nation and state.
The crime of human trafficking is a general criminal case in which the prosecutor's handling process acts as a Public Prosecutor and other authorities are regulated by law.
The prosecutor's office in the law enforcement process in Indonesia handles various types of criminal cases, one of which is the crime of human trafficking and employment crimes.
This research aims to find out the role of the Republic of Indonesia Prosecutor's Office in Law Enforcement against Human Trafficking Crimes and Crimes in the Employment Sector.
The approach method used in this research is normative juridical research (normative legal research method).
The crime of trafficking in persons and the crime of employment have an interrelated modus operandi, where in this case there is an act of recruiting several people to serve as workers for a company, but these workers experience physical and psychological exploitation.
In the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 3 of 2024 concerning the Fourth Amendment to the Attorney General's Regulation Number PER-006/A/Ja/07/2017 concerning the Organization and Work Procedures of the Republic of Indonesia Prosecutor's Office contains the authority of the Prosecutor's Office in handling Human Trafficking and Employment Crime Cases.

Related Results

Politik Hukum dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Politik Hukum dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Integritas merupakan pilar fundamental dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga supremasi hukum dan keadila...
Kedudukan Kejaksaan Dalam Ketatanegaraan Dari Prespektif (Hukum Tata Negara)
Kedudukan Kejaksaan Dalam Ketatanegaraan Dari Prespektif (Hukum Tata Negara)
Kejaksaan merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PENGGUNAAN PERSPEKTIF ILMIAH HUKUM PIDANA
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PENGGUNAAN PERSPEKTIF ILMIAH HUKUM PIDANA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tindakan yang bersifat Represif Edukatif dalam penegakan Hukum Pidana Ketenagakerjaan dalam perspektif ilmu hukum pidana. Penelitian ini b...
POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG
POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG
Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang  merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Suat...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia b...

Back to Top