Javascript must be enabled to continue!
POSISI PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL (PMI) ASAL SULAWESI SELATAN SEBAGAI PIHAK SUB-ALTERN DI MALAYSIA
View through CrossRef
The aim of this research is to evaluate the state policies related to illegal migrant workers from South Sulawesi in Malaysia and to analyze the reasons behind the subordination of illegal migrant workers by the state through institutional instruments, despite their rights that should be protected by the state. By using the concept of Human Security to assess the fulfillment of migrant workers' rights and Critical Theory to examine the policies of handling illegal immigrants by Indonesia and Malaysia, this research relies on primary data from interviews with two informants and secondary data from relevant documents. The results of the research indicate that the rights of migrant workers in Indonesia have not been fully met, especially for illegal migrant workers who do not go through the BP2MI procedure. While the rights of legal migrant workers are more fulfilled because they follow the procedure, BP2MI is constrained by the Constitution in touching the individual rights of illegal migrant workers. The implications of this research include: 1) The need for Indonesia to tighten the Constitution regarding migrant workers, 2) The importance of society following the BP2MI procedure to ensure rights as legal migrant workers, and 3) The need for further research on the topic of migrant workers.
Title: POSISI PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL (PMI) ASAL SULAWESI SELATAN SEBAGAI PIHAK SUB-ALTERN DI MALAYSIA
Description:
The aim of this research is to evaluate the state policies related to illegal migrant workers from South Sulawesi in Malaysia and to analyze the reasons behind the subordination of illegal migrant workers by the state through institutional instruments, despite their rights that should be protected by the state.
By using the concept of Human Security to assess the fulfillment of migrant workers' rights and Critical Theory to examine the policies of handling illegal immigrants by Indonesia and Malaysia, this research relies on primary data from interviews with two informants and secondary data from relevant documents.
The results of the research indicate that the rights of migrant workers in Indonesia have not been fully met, especially for illegal migrant workers who do not go through the BP2MI procedure.
While the rights of legal migrant workers are more fulfilled because they follow the procedure, BP2MI is constrained by the Constitution in touching the individual rights of illegal migrant workers.
The implications of this research include: 1) The need for Indonesia to tighten the Constitution regarding migrant workers, 2) The importance of society following the BP2MI procedure to ensure rights as legal migrant workers, and 3) The need for further research on the topic of migrant workers.
Related Results
Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal
Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal
Artikel ini mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ilegal, dimana banyak pekerja migran yang ada di Indonesia dapat lolos ke luar...
Analisis Kebijakan Manfaat Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
Analisis Kebijakan Manfaat Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
Pekerja Migran Indonesia atau PMI wajib mendapatkan perlindungan dari pemerintah, utamanya mendapatkan jaminan sosial. Dari tahun ke tahun, jumlah Pekerja Migran Indonesia meningka...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
FENOMENA PENOLAKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) UNTUK BEKERJA DI NEGARA MALAYSIA: STUDI KASUS EKSPLOITASI KESEJAHTERAAN PEKERJA
FENOMENA PENOLAKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) UNTUK BEKERJA DI NEGARA MALAYSIA: STUDI KASUS EKSPLOITASI KESEJAHTERAAN PEKERJA
Fenomena penolakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Malaysia semakin mencuat, terutama akibat dari kontinuitas eksploitasi terhadap kesejahteraan pekerja yang senant...
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Negara Penempatan Malaysia untuk Peningkatan Kapasitas dan Persiapan Kemandirian
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Negara Penempatan Malaysia untuk Peningkatan Kapasitas dan Persiapan Kemandirian
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Internasional digagas oleh Komunitas Pengabdian Masyarakat (KOMPAK) berkolaborasi dengan 40 Kampus se-Indonesia. Target Kegiatan adalan ...
Pengawasan BP2MI Dalam Upaya Mewujudkan PMI Yang Bermartabat
Pengawasan BP2MI Dalam Upaya Mewujudkan PMI Yang Bermartabat
Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama melalui kontribusi remitansi. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi PMI, seperti...
Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Di Tempatkan Ke Negara Konflik Bersenjata
Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Di Tempatkan Ke Negara Konflik Bersenjata
Abstract—Migrant workers have certain vulnerabilities and risks in the place where they work. Her status as a migrant certainly puts her in a vulnerable and risky situation, especi...
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional
The role of house worker is very important in our daily life. Developing of work frame fo house worker are more extend and complex as advance as the era. Kencana foundation is foun...

