Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan tata pemerintahan khususnya di Kabupaten Yahukimo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam rangka penerapan tata kepemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan untuk mencari dan memperoleh data secara langsung di lapangan sesuai permasalahan yang diteliti. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kepemerintahan khususnya pada pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Yahukimo secara umum berpedoman pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kendala dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik khususnya pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Yahukimo tidak sepenuhnya memenuhi harapan tata pemerintahan yang baik, masalah ini disebabkan: (1) Peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah baik tidak mengatur secara jelas; (2) Belum dibentuknya lembaga yang secara khusus menangani pengembangan kebijakan, pembinaan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa pada pemerintah pada Kabupaten Yahukimo; (3) Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia; (4) Sarana dan prasarana informasi dan teknologi pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo belum dapat menunjang untuk pengadaan barang dan jasa.