Penegakan hukum pelaku KDRT dalam perkawinan bawah tangan di Aceh Timur

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan. Perkara nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Idi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri, yang kemudian korban tidak mengalami luka serius, hanya sedikit memar di bagian wajah, namun pengadilan memutuskan hukuman terhadap terdakwa selama 3 Tahun Penjara. Yang menjadi hal menarik untuk ditelaah dalam penelitian ini yaitu, perkara 15/Pid.C/2023/PN Idi yang korbannya mengalami luka serius dianggap sebagai Tindak Pidana Ringan, dan pelaku KDRT hanya di hukum dengan ketentuan Pasal 352 KUHP, sedangkan Perkara 210/Pid.Sus/2023/PN Idi korban mengalami luka ringan dianggap sebagai tindak pidana berat dan pelaku dihukum dengan ketentuan Pasal  44 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris, yang merupakan sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata  Hasil penelitian belum sempurna penegakan hukum pelaku KDRT dalam perkawinan di bawah tangan di Aceh Timur, Analisis Perkara Nomor 15/Pid.C/2023/PN.Idi dan Perkara Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN.Idi Terhadap Tindak Pidana KDRT Dalam Perkawinan Bawah Tangan, sebenarnya selama adanya pekawinan, tidak memandang perkawinan sah atau perkawinan siri, selama ada ikatan perkawinan pelaku KDRT Fisik dapat dihukum dengan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan.  Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku KDRT Dalam Perkawinan Dibawah Tangan di Aceh Timur yaitu bagi kepolisian kekurang alat bukti, bagi kejaksaan berkas yang diajukan tidak lengkap, upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan perlindungan terhadap korban KDRT