PERATURAN PENATAAN RUANG DI PROVINSI ACEH

Penataan ruang sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan di Aceh merujuk pada Otonomi khusus. Otonomi Khusus Aceh disahkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tujuan Penataan Ruang untuk menertibkan, menyelaraskan, menserasikan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan tata ruang.Setiap daerah dalam Negara Indonesia memiliki kepentingan dan kebutuhan pemanfaatan ruang yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Bahkan kepentingan pemanfaatan ruang provinsi tidak selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Oleh karena itu penulis perlu membahas bagaimanakah implementasai pengaturan penataan ruang di Provinsi Aceh berdasarkan otonomi khusus? Implementasi Peraturan Perundang-undangan mengenai penataan ruang mulai dari peraturan undang-undang sampai dengan Qanun di Provinsi Aceh tidak terlepas dari berbagai fenomena pemanfaatan ruang. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Aceh persoalan pelanggaran tata ruang antara aspek penataan ruang dengan kebutuhan ruang dalam pembangunan demi kebutuhan masyarakat juga saling bersinggungan. Aceh sebagai daerah istimewa sekaligus daerah yang memiliki otonomi khusus sudah seharusnya menerapkan prinsip-prinsip penataan ruang yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Pemerintah daerah baik provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Aceh harus mampu mewujudkan pengaturan penataan ruang Aceh berlandaskan pada nilai-nilai Keislaman sesuai dengan adat istiadat, kebudayaan, keberpihakan kepada masyarakat miskin, karakateristik masyarakat, serta sesusai dengan kondisi geografis Aceh.